BREAKING NEWS
Selasa, 14 April 2026

Prabowo: Tak Puas Pemerintah? Ganti Lewat Mekanisme Resmi

Nurul - Rabu, 08 April 2026 15:51 WIB
Prabowo: Tak Puas Pemerintah? Ganti Lewat Mekanisme Resmi
Presiden Prabowo Subianto, saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Foto: Tangkapa Layar Sekretariat Presiden / YT)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pergantian pemerintahan dalam sistem demokrasi Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

"Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai," ujar Prabowo.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, sistem demokrasi Indonesia telah menyediakan jalur resmi untuk melakukan pergantian pemerintahan, seperti melalui pemilihan umum maupun proses pemakzulan (impeachment).

"Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment yang melalui saluran, ada salurannya DPR, MK, MPR," katanya.

Prabowo juga menyinggung sejarah pergantian kepemimpinan di Indonesia yang berlangsung secara damai, mulai dari era Sukarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid.

"Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk percaya pada sistem demokrasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.

"Percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah pada Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, pernyataan terkait pergantian pemerintahan sempat mencuat setelah video pengamat politik Saiful Mujani viral. Dalam video tersebut, ia menyinggung soal kemungkinan menjatuhkan pemerintahan di luar prosedur formal.

Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Hasan Nasbi. Ia menilai narasi tersebut bersifat provokatif dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat.*

(in/dh)

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Ike Edwin Hadiri Perayaan Tahun Baru 2026 Bersama PWDPI dan Tokoh Masyarakat Lampung
Tragedi Malam Tahun Baru: Motor Honda Vario Jurnalis di Medan Raib
Kebakaran Awal Tahun di Parmonangan, Dua Rumah Hangus dan Seorang Lansia Tewas
Di Tengah Pergantian Tahun, Polda Bali Berdoa untuk Korban Bencana Sumatera
Jukir Liar Naikkan Tarif Parkir di Lapangan Merdeka Medan Saat Malam Tahun Baru
Polda Sumut Imbau Warga Tak Pesta Kembang Api dan Minuman Keras Saat Tahun Baru
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru