Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena adanya kelompok masyarakat yang dinilai enggan bekerja sama dalam pembangunan, namun aktif melontarkan kritik.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Ada kelompok-kelompok di masyarakat yang tidak mau kerja sama. Kita hormati, itu hak mereka," ujar Prabowo.Baca Juga:
Prabowo menggambarkan fenomena tersebut melalui analogi pembangunan jembatan di desa. Ia menyebut ada pihak yang tidak ikut bergotong royong, tetapi tetap mengkritik proses pembangunan.
"Boleh kritik, tapi saya tidak mengerti kalau orang tidak ikut bangun jembatan, tapi justru sibuk mengkritik," katanya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan demi kepentingan rakyat, tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung.
"Rakyat butuh jembatan, kita bangun jembatan untuk rakyat," tegasnya.
Prabowo juga menilai fenomena tersebut bukan hal baru. Ia mengaitkannya dengan sejarah bangsa Indonesia, di mana terdapat pihak dari dalam negeri yang justru mempermudah penjajahan oleh bangsa asing.
"Sejak dulu selalu ada dari bangsa kita sendiri yang membantu pihak asing. Jadi ini bukan fenomena baru," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak terkejut menghadapi dinamika tersebut. Ia menyebut sifat iri, dengki, hingga kebencian merupakan bagian dari sifat manusia yang harus disikapi secara bijak.
"Kita tidak boleh kaget. Itu bagian dari sifat manusia," ucapnya.*
(mt/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL