Zulhas Ungkap Program MBG Boros Rp1 Triliun per Bulan, Jumlah Dapur Melonjak Tajam
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta masyarakat menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang digelar sejumlah massa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tuntutan agar program tersebut diaudit secara menyeluruh.
Yahya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati. Menurutnya, kritik dan masukan terhadap program pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan yang terbuka.
"Saya menghargai aspirasi masyarakat yang meminta audit terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Itu merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan tuntutannya," kata Yahya, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa audit terhadap penggunaan anggaran negara merupakan kewenangan lembaga resmi, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu, masyarakat diminta menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional.
Yahya meyakini BGN telah menjalani proses audit sebagaimana kementerian dan lembaga negara lainnya. Namun hingga kini hasil audit tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat.
Menurut dia, hasil audit nantinya akan menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengetahui apakah terdapat persoalan dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran.
Selain audit reguler, Yahya menyebut BPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau diperlukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap suatu program.
"Jika diperlukan, BPK dapat melakukan audit investigasi sehingga dapat diketahui letak persoalan dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam kelompok MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN di Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Para peserta aksi membawa berbagai poster berisi kritik terhadap program tersebut, termasuk desakan agar dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran. Massa juga meminta pemerintah melakukan perbaikan tata kelola guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, program tersebut menjadi perhatian publik dan terus mendapat sorotan terkait pelaksanaannya.
DPR menilai hasil audit yang dilakukan lembaga berwenang akan menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah evaluasi dan perbaikan terhadap program tersebut di masa mendatang.*
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi ti
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL