JAKARTA — Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait posisi partainya yang belakangan menjadi sorotan sejumlah partai politik koalisi pemerintah.
Deddy menegaskan bahwa tudingan yang menyebut PDIP berada di balik berbagai aksi demonstrasi mahasiswa tidak memiliki dasar yang kuat.
Menurutnya, tuduhan serupa juga pernah muncul pada tahun 2025 dan tidak pernah terbukti secara hukum.Baca Juga:
"Kan dulu 2025 juga kita dituding sebagai dalang demo. Sekarang juga dituding jadi dalang demo. Nah, tudingan-tudingan ini kan terbantahkan sendiri. Tahun 2025 tidak ada satu pun orang PDI Perjuangan atau terkait dengan PDI Perjuangan yang diproses hukum oleh aparat, ya. Jadi, dengan sendirinya kan terbantahkan itu oleh fakta," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia mengatakan tudingan serupa kembali muncul pada tahun ini, termasuk dugaan yang mengaitkan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dengan aksi demonstrasi mahasiswa.
"Nah, sekarang sama saja. Dituduh-tuduh Andi Widjajanto. Bahkan seorang Menko seperti AHY ngomong, ya jangan menghasut," ujarnya.
"Ini lagi-lagi membuktikan bahwa memang berada di luar pemerintahan itu selalu mudah menjadi kambing hitam, ya," sambungnya.
Deddy menilai berbagai tuduhan terhadap PDIP lebih banyak didasarkan pada asumsi dibandingkan fakta.
Ia bahkan menduga sejumlah pihak yang terus mempertanyakan posisi PDIP di dalam atau di luar pemerintahan memiliki persoalan tersendiri di lingkungan koalisi.
"Saya melihat dalam kasus kenapa partai-partai lain ribut soal posisi PDI Perjuangan itu, ini kemungkinan besar ketidakpuasan di kalangan mereka sendiri terhadap posisi mereka di dalam pemerintahan, atau tau mungkin mereka pengen dapat perhatian lebih dari presiden, saya nggak ngerti," ujarnya.
"Tetapi ini adalah bukti bahwa mereka itu ya asal bunyi saja kalau menurut saya, tanpa fakta-fakta yang mendukung," sambungnya.
Menurut Deddy, gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah merupakan gerakan murni yang lahir dari keresahan mahasiswa sendiri, bukan hasil rekayasa pihak tertentu.
"Saya kira ada yang bilang kan, what doesn't kill you make you stronger, iya kan? Jadi silakan aja mau menuduh-nuduh PDI Perjuangan. Kita melihat sendiri bagaimana sentimen publik justru menjadi positif karena melihat bahwa apa yang disuarakan mahasiswa itu, itu adalah kebenaran sejati yang ada dipikiran mereka, bukan rekayasa tanpa dasar untuk aksi-aksi mahasiswa," paparnya.
"Karena hampir tidak mungkin melakukan sebuah orkestrasi demonstrasi yang masif di seluruh Indonesia, hanya dengan melakukan atau mendorong pihak-pihak tertentu. Ini murni dari mahasiswa," lanjut dia.
Ia meminta pemerintah dan partai-partai koalisi lebih fokus merespons substansi tuntutan mahasiswa daripada menjadikan PDIP sebagai pihak yang disalahkan.
"Tuntutan mahasiswa bukannya direspons, malah melebar ke PDI Perjuangan menjadi kambing hitam. Kalau mau cari kambing ya pas kurban, jangan pas hari-hari begini, gitu loh. Ya, bilang sama Pak AHY, sama Misbakun, cari kambing tuh pas ini aja, pas lebaran kurban, jangan pas ma rakyat dan mahasiswa sedang merasa aspirasi mereka diabaikan," tuturnya.
Sebelumnya, AHY menyampaikan pandangannya mengenai posisi partai politik yang berada di luar pemerintahan.
Menurutnya, setiap partai memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya, termasuk menjadi oposisi.
"Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan," kata AHY di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
AHY menilai partai yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki peran penting dalam demokrasi, terutama dalam memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.
"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi," ujar AHY.
"Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya," lanjut dia.
Perdebatan mengenai posisi PDIP dan gelombang aksi mahasiswa belakangan menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.* (d/ad)
JAKARTA Dewan Pers menilai belum adanya perlindungan terhadap hak ekonomi karya jurnalistik dapat berdampak serius pada integritas pers
NASIONAL
JAKARTA Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengakui bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdi Maludin, menerima uang sebesar Rp20
PERISTIWA
PANIAI Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RIPNG Gobang VIII Yonif 2 Marinir menggelar patroli humanis di wilayah Enarotali, K
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemprov S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe bersama j
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah dakwaan jaksa penuntut um
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang jug
HUKUM DAN KRIMINAL
