Partisipasi Sekolah Anjlok di Usia SMA, Pendidikan Aceh Diminta Fokus pada Mutu Belajar
BANDA ACEH Pendidikan Aceh pada 2026 dinilai perlu mengubah orientasi kebijakan dari sekadar memperluas akses menjadi memastikan setiap
PENDIDIKAN
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Ganjar menegaskan bahwa tidak semua aksi unjuk rasa dapat dianggap sebagai demonstrasi bayaran.
Ganjar mengatakan PDI Perjuangan menghormati setiap pernyataan yang disampaikan Presiden. Namun, jika memang terdapat pihak yang terbukti membiayai demonstrasi untuk kepentingan tertentu, maka hal tersebut sebaiknya dibuka secara terang kepada publik dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum," kata Ganjar, Kamis (25/6/2026).Baca Juga:
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai demokrasi membutuhkan kepastian hukum dan fakta yang jelas, bukan sekadar dugaan yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gerakan yang didanai pihak tertentu.
"Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik," ujarnya.
Ganjar juga menegaskan bahwa persoalan demonstrasi di Indonesia memiliki latar belakang yang beragam. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila seluruh aksi unjuk rasa dipandang sebagai aksi yang digerakkan oleh uang.
"Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks," katanya.
Lebih lanjut, Ganjar mengingatkan bahwa masyarakat masih menunggu realisasi berbagai program dan janji politik pemerintah. Di antaranya penciptaan jutaan lapangan kerja baru, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ganjar, perhatian utama pemerintah sebaiknya tetap diarahkan pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Ia juga menyinggung persoalan biaya pendidikan yang masih menjadi perhatian masyarakat, termasuk terkait uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi.
"Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ujarnya.
BANDA ACEH Pendidikan Aceh pada 2026 dinilai perlu mengubah orientasi kebijakan dari sekadar memperluas akses menjadi memastikan setiap
PENDIDIKAN
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendorong Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, menjadi desa e
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membantah isu yang menyebut dirinya mundur da
POLITIK
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap alasan di balik pernyataannya yang menyebut konsumsi telur dapat menyebabkan
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) u
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet se
POLITIK
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sekitar 300 ribu pecandu narkoba di Indonesia telah terdeteksi. Menurutn
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gra
NASIONAL