Ganjar Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran: Jangan Pukul Rata Semua Aksi Demonstrasi

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Ganjar menegaskan bahwa tidak semua aksi unjuk rasa dapat dianggap sebagai demonstrasi bayaran.

Ganjar mengatakan PDI Perjuangan menghormati setiap pernyataan yang disampaikan Presiden. Namun, jika memang terdapat pihak yang terbukti membiayai demonstrasi untuk kepentingan tertentu, maka hal tersebut sebaiknya dibuka secara terang kepada publik dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum," kata Ganjar, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Mentan Laporkan ke Prabowo, Harga TBS Sawit Kembali Normal dan Berpotensi Naik 10 Persen

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai demokrasi membutuhkan kepastian hukum dan fakta yang jelas, bukan sekadar dugaan yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.

Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gerakan yang didanai pihak tertentu.

"Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik," ujarnya.

Ganjar juga menegaskan bahwa persoalan demonstrasi di Indonesia memiliki latar belakang yang beragam. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila seluruh aksi unjuk rasa dipandang sebagai aksi yang digerakkan oleh uang.

"Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks," katanya.

Lebih lanjut, Ganjar mengingatkan bahwa masyarakat masih menunggu realisasi berbagai program dan janji politik pemerintah. Di antaranya penciptaan jutaan lapangan kerja baru, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ganjar, perhatian utama pemerintah sebaiknya tetap diarahkan pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyinggung persoalan biaya pendidikan yang masih menjadi perhatian masyarakat, termasuk terkait uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi.

"Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ujarnya.

Ganjar menambahkan bahwa kepercayaan publik akan tumbuh apabila kesejahteraan meningkat, lapangan kerja terbuka lebih luas, pendidikan semakin terjangkau, dan pelayanan publik terus membaik.

"Demokrasi tidak perlu dilawan dengan narasi, demokrasi dijawab dengan kinerja. Kami bantu dengan doa," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pembiayaan sejumlah aksi demonstrasi. Prabowo bahkan mengingatkan pihak yang disebutnya terlibat dalam praktik korupsi dan pembiayaan aksi tersebut.* (d/dh)

Ganjar Setuju Pernyataan Jokowi 5 Tahun Lalu, Jangan Pilih Calon yang Punya Rekam Jejak Pelanggar HAM

Prabowo Subianto Yakini Ketiga Pasangan Calon Berjuang Untuk Rakyat

Kampanye di Pasuruan, Mahfud MD Janji Bebaskan Hutang Nelayan dan Petani

Ditemani Puan Maharani, Ganjar Pranowo Hadiri Penguin Funwalk di Pluit

Ganjar Pranowo Serap Aspirasi Nelayan Indonesia, Tekankan Regulasi Pro-Nelayan

Tanggapan Ganjar Pranowo Terkait Pemilihan Gubernur Jakarta