Bahlil: Dukung Prabowo-Gibran Bukan Berarti Tak Boleh Mengkritik

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta seluruh kader Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan program, tetapi juga dengan memberikan masukan yang membangun.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Ormas MKGR di Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Juli 2026.

Baca Juga:

• Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

Menurut Bahlil, Partai Golkar memiliki tanggung jawab untuk mengawal pemerintahan karena menjadi salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden.

"Ini adalah sebuah konsekuensi dari partai politik yang mengusung, memperjuangkan, memenangkan, sekaligus mengawal dalam rangka menyukseskan program-program tersebut. Sudah barang tentu dalam mengawal program pasti banyak dinamika, ada plus-minusnya," kata Bahlil.

Ia juga mengingatkan kader Partai Golkar yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar aktif membantu menyelesaikan berbagai persoalan melalui fungsi pengawasan dan penyampaian masukan yang konstruktif.

Menurut Bahlil, Golkar memiliki cara sendiri dalam menyampaikan pandangan politik tanpa harus mengikuti pola partai lain.

"Tidak perlu kita mengikuti cara orang atau partai lain karena kita juga adalah partai yang independen. Oleh karena itu, kita mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan dari program-katakanlah kalau program itu belum sempurna," tuturnya.

Sebagai contoh, Bahlil menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan.

"MBG salah satu contoh, Bapak-Ibu semua. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik, harus," sebutnya.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif merupakan bagian dari dukungan politik kepada pemerintah.

Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

Kementerian HAM: Dugaan Penyimpangan Dana KIP Kuliah Berpotensi Langgar Hak Mahasiswa atas Pendidikan

Kebakaran Hebat Hanguskan Puluhan Kios Pasar Sibolga Nauli, Muncul Dugaan Kejanggalan dari Pedagang

UMKM Wajib Tahu! KUR BCA 2026 Resmi Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Bisa Dicicil Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Pemerintah Aceh Beri Fleksibilitas Kerja ASN untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Apel Pagi Ditiadakan

Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo