Tiga Eks Pejabat KSOP Belawan Didakwa Korupsi PNBP, Kerugian Negara Capai Rp648 Juta
MEDAN Tiga mantan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski mengakui memiliki semangat kebangsaan dan tujuan konstitusional yang sama dengan pemerintah, partai berlambang banteng itu menilai kesamaan visi tidak selalu berarti harus bergabung dalam barisan kekuasaan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan, seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.Baca Juga:
"Semangat kebangsaan kita tentu sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat, 24 Juli 2026.
Pernyataan Ganjar tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pandangan bahwa PDIP memiliki hati yang sejalan dengan pemerintah dalam upaya membangun Indonesia.
Menurut Ganjar, dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik di luar pemerintahan merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Ia menilai fungsi pengawasan atau checks and balances diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah tetap berjalan dalam koridor konstitusi.
Ganjar menegaskan, posisi politik PDIP hingga saat ini belum berubah.
Partai tersebut masih memilih tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski berada di luar pemerintahan, Ganjar memastikan PDIP tetap menghormati Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Ia menjelaskan, sikap kritis yang disampaikan PDIP bukan bertujuan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab politik agar setiap kebijakan yang dibuat tetap berpihak kepada masyarakat.
"Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi," tegasnya.
Pernyataan tersebut memperkuat posisi PDIP sebagai kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintahan.
Partai tersebut menyatakan tetap membuka ruang terhadap dinamika politik nasional yang dapat berkembang sesuai kondisi dan kepentingan bangsa ke depan.* (ad)
MEDAN Tiga mantan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memastikan penyidikan dugaan praktik lancung dalam tata kelola kebun dan industri sawit di Kementerian Lingkunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi G
NASIONAL
JAKARTA Kasus penembakan yang menewaskan Wili Mbuik, aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Jayawijaya, Papua Pegunungan, kembali m
PERISTIWA
JAKARTA Pernah mendengar pernyataan bahwa salat tidak diterima selama 40 hari karena melakukan dosa tertentu? Ungkapan tersebut memang b
AGAMA
MEDAN Setiap kali menghadiri pesta pernikahan adat Batak, ada satu hidangan yang hampir selalu mencuri perhatian ikan mas arsik.Hidanga
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara untuk pertama kalinya tampil sebagai news anchor atau pembawa berita utama dalam
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD LA
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menekankan pentingnya kekompakan, kerja tim, dan kom
PEMERINTAHAN