Banyak Kepala Daerah Mulai Dilirik untuk Pilpres 2029, Pengamat: Sinyal Positif Demokrasi

JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai munculnya sejumlah nama kepala daerah dalam berbagai survei dan perbincangan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 menjadi sinyal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

Menurut Arifki, semakin banyak figur yang memiliki peluang tampil di panggung nasional, semakin besar pula pilihan masyarakat untuk menentukan pemimpin terbaik.

Ia mengatakan demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi gagasan serta kehadiran lebih banyak calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan rekam jejak.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pelantikan Pimpinan Cabang IMM, Dorong Kader Berkontribusi untuk Daerah

"Demokrasi membutuhkan pilihan. Semakin banyak figur yang memiliki kapasitas untuk tampil, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita," tutur Arifki, Minggu 9 Agustus 2026.

Arifki mengatakan pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki peluang untuk naik ke level kepemimpinan nasional.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, misalnya, membangun karier politik dari Wali Kota Solo hingga menjadi presiden.

Sementara itu, Anies Baswedan juga menjadi salah satu kandidat utama setelah sebelumnya memimpin DKI Jakarta.

Menurut Arifki, pola tersebut membuat sejumlah kepala daerah saat ini mulai menjadi perhatian publik menjelang Pilpres 2029.

Dua nama yang disebutnya antara lain Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Memimpin daerah strategis merupakan modal politik yang penting. Momentum seperti itu pernah dirasakan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjelang Pilpres 2024. Namun, itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun kapasitas, rekam jejak, dan kepercayaan publik di tingkat nasional," terangnya.

Arifki mengatakan tiga tahun menjelang Pilpres 2029 merupakan periode penting bagi para kepala daerah untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya.

Menurut dia, pembuktian tersebut seharusnya dilakukan melalui kinerja dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata pencitraan.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan kampanye, melainkan karya dan kemampuan memanfaatkan momentum. Kepala daerah yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik ketika berbicara di level nasional," sambungnya.

Ia menilai semakin banyak kepala daerah yang mampu menunjukkan prestasi, semakin banyak pula alternatif yang dapat dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional.

Arifki menegaskan proses tersebut dapat mendorong terciptanya kompetisi politik yang sehat menjelang Pilpres 2029.

"Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan sedikit pilihan, tetapi membutuhkan banyak pilihan yang sama-sama berkualitas. Kompetisi yang sehat akan menghadirkan pemimpin terbaik bagi Indonesia, dan proses seperti itu sudah pernah kita lalui pada Pilpres sebelumnya," kata Arifki.

Menurutnya, kemunculan nama-nama kepala daerah dalam survei maupun diskusi politik saat ini masih menjadi tahap awal.

Para figur tersebut tetap perlu membuktikan kemampuan, menjaga rekam jejak, serta membangun kepercayaan masyarakat secara konsisten hingga momentum Pilpres 2029.

Dengan semakin banyaknya figur potensial, masyarakat nantinya memiliki lebih banyak pilihan untuk menilai dan menentukan calon pemimpin berdasarkan gagasan, kinerja, kapasitas, serta rekam jejak.* (vo/ad)

Bupati Batu Bara Hadiri Pelantikan Pimpinan Cabang IMM, Dorong Kader Berkontribusi untuk Daerah

Ray Rangkuti Kembali Desak Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit, Ini 10 Alasannya

Survei IPO: Gerindra Puncaki Elektabilitas Parpol, PDIP dan Golkar Mengekor

Prabowo Sebut Kinerjanya “Oke”, Gerindra Ungkap Buktinya

Berpolitik Bukan Cari Enak

Mohammad Noer, Mentor Prabowo yang Dikenal sebagai “Gubernurnya Rakyat Kecil”