Bicara Pergantian Kekuasaan yang Damai, AHY: Belajar dari 10 Tahun Pemerintahan SBY

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan masyarakat perlu belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama dalam proses pergantian kekuasaan.

AHY menilai pergantian kekuasaan setelah SBY menyelesaikan dua periode pemerintahan berlangsung secara damai dan demokratis.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," ujar AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Demokrat, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga:

• AHY Akui Ekonomi Rakyat Masih Tertekan: Harga Kebutuhan Naik, Kerja Layak Sulit

Menurut AHY, pengalaman pergantian kekuasaan tersebut menjadi salah satu pelajaran penting dalam menjaga demokrasi.

Ia menegaskan bahwa kekuasaan tidak dapat dimiliki seseorang untuk selamanya.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," jelas AHY.

AHY juga menyinggung pengalaman Partai Demokrat yang pernah memimpin pemerintahan dan berada di luar pemerintahan.

Demokrat, kata dia, juga pernah mengalami kemenangan dan kekalahan dalam politik.

"Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun," ucap AHY.

AHY mengatakan demokrasi tidak boleh hanya berfokus pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu.

Menurut dia, demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelas AHY.

Ia menilai kekuatan pemerintahan harus tetap berjalan bersama dengan keterbukaan terhadap kritik dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dalam pidatonya, AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga amanat Reformasi dalam setiap Pemilu mendatang.

Menurut dia, Pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.

Karena itu, seluruh aparatur negara diminta menjalankan tugas secara profesional dan netral.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral," katanya.

AHY juga mengingatkan agar fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," lanjut AHY.

AHY menambahkan bahwa seluruh peserta Pemilu harus mendapatkan perlakuan yang adil.

Menurut dia, pihak yang menang harus memperoleh kemenangan karena mendapatkan kepercayaan rakyat.

Sementara pihak yang kalah harus menghormati pilihan masyarakat.

"Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," pungkas AHY.* (km/ad)

AHY Akui Ekonomi Rakyat Masih Tertekan: Harga Kebutuhan Naik, Kerja Layak Sulit

Jadi Bagian Pemerintah Prabowo, AHY Minta Kader Demokrat Tetap Jujur Lihat Kondisi Rakyat: Jangan Menjauh dari Kenyataan

Polemik APBD Tapteng Memanas, PDIP Bela Bupati Masinton dan Minta 5 Partai Kaji Wacana Pemakzulan

Penyerapan APBD Tapteng Baru 30 Persen, 5 Parpol Ultimatum Bupati Masinton: Berbenah atau Pemakzulan!

Jokowi dan Politik Perhatian

Bansos Bakal Cair Tunai, Luhut Ungkap Skema Baru Mulai 2027