AHY: Kekuasaan Bukan Milik Seseorang Selamanya, Hak Rakyat Jangan Dihalangi

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.

Menurut dia, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada Sabtu, 5 September 2026.

Baca Juga:

• Bicara Pergantian Kekuasaan yang Damai, AHY: Belajar dari 10 Tahun Pemerintahan SBY

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY.

AHY kemudian mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dihalangi. Menurut dia, hak tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi.

"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," jelas dia.

AHY mengatakan demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur dan penyelenggaraan pemilihan umum.

Menurut dia, demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu," tegas AHY.

Dia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif.

Namun, kekuatan pemerintahan tersebut harus berjalan bersama keterbukaan terhadap kritik dan penghormatan terhadap perbedaan.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelas AHY.

Dalam pidatonya, AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga pelajaran Reformasi dalam setiap Pemilu ke depan.

Dia menegaskan penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.

"Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis," ucap AHY.

AHY juga meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, serta seluruh aparatur negara bersikap profesional dan netral dalam Pemilu.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral," ungkap AHY.

Selain netralitas aparatur negara, AHY mengingatkan agar fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," kata AHY.

AHY juga menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta Pemilu.

Menurut dia, kemenangan dalam Pemilu harus berasal dari kepercayaan rakyat. Sementara pihak yang kalah harus menerima dan menghormati pilihan masyarakat.

"Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," tutur AHY.

Dia mengatakan prinsip tersebut penting untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sehat dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh peserta Pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, AHY turut menyinggung pengalaman Partai Demokrat ketika menjadi partai penguasa maupun saat berada di luar pemerintahan.

Menurut AHY, pengalaman tersebut menjadi bagian dari pembelajaran politik bagi Demokrat, terutama mengenai proses pergantian kekuasaan secara damai.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," pungkas AHY.* (km/ad)

Bicara Pergantian Kekuasaan yang Damai, AHY: Belajar dari 10 Tahun Pemerintahan SBY

AHY Akui Ekonomi Rakyat Masih Tertekan: Harga Kebutuhan Naik, Kerja Layak Sulit

Jadi Bagian Pemerintah Prabowo, AHY Minta Kader Demokrat Tetap Jujur Lihat Kondisi Rakyat: Jangan Menjauh dari Kenyataan

Polemik APBD Tapteng Memanas, PDIP Bela Bupati Masinton dan Minta 5 Partai Kaji Wacana Pemakzulan

Penyerapan APBD Tapteng Baru 30 Persen, 5 Parpol Ultimatum Bupati Masinton: Berbenah atau Pemakzulan!

Jokowi dan Politik Perhatian