Polda Aceh dan Pesantren Oemar Diyan Perkuat Sinergi, Dorong Literasi dan Pembinaan Karakter Santri
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana atau kebijakan untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet (VoIP) seperti WhatsApp Call, Zoom, Google Meet, dan sejenisnya.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar dan telah menimbulkan keresahan publik.
"Saya tegaskan, pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan," ujar Meutya dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
Layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara maupun video melalui jaringan internet tanpa menggunakan jaringan telepon tradisional.
Di tengah meningkatnya penggunaan internet dan layanan digital di Indonesia, kabar soal rencana pembatasan VoIP menuai kritik dari berbagai kalangan.
Namun, Meutya Hafid menjelaskan bahwa isu tersebut berasal dari usulan beberapa asosiasi, yakni Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel).
Usulan itu, katanya, murni berupa pandangan tentang penataan ekosistem digital, terutama soal relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) seperti WhatsApp dan operator jaringan di Indonesia.
"Usulan itu belum pernah dibahas dalam forum resmi pemerintah, apalagi menjadi kebijakan," tegas Meutya.
Menkomdigi menekankan bahwa kementeriannya saat ini tetap fokus pada agenda prioritas nasional, seperti:
- Perluasan akses internet di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal),
- Peningkatan literasi digital untuk semua kalangan masyarakat,
- Penguatan keamanan dan perlindungan data pribadi di ruang digital.
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
MEDAN Penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami jurnalis Deddy Irawan kembali dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keputusan DPR RI menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI dinilai bukan sekadar blunder hukum. Lebih dari itu, dianggap se
POLITIK
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan langsung kepada kontingen Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga K
PERISTIWA
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di
PERISTIWA