Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Gelombang perlawanan terhadap penggunaan karya kreatif dalam pelatihan AI generatif kini menjalar ke Jepang.
Tiga raksasa industri kreatif, Studio Ghibli, Square Enix, dan Bandai Namco, secara resmi menuntut OpenAI menghentikan penggunaan karya mereka dalam pelatihan model video generatif Sora 2.
Melalui asosiasi industri hak cipta CODA (Content Overseas Distribution Association), ketiganya menuding sistem "opt-out" OpenAI melanggar hukum hak cipta Jepang, yang mewajibkan izin eksplisit pemilik karya (opt-in) sebelum digunakan.Baca Juga:
Sora 2 dan Bayangan Gaya Ghibli
Dalam beberapa bulan terakhir, model text-to-video Sora 2 milik OpenAI memukau dunia dengan kemampuannya mengubah teks sederhana menjadi animasi realistis.
Namun sejumlah hasilnya diduga meniru gaya khas Studio Ghibli dan karakter ikonik dari game Square Enix hingga Bandai Namco.
CODA menilai kemiripan ini menunjukkan bahwa karya anggotanya telah digunakan untuk melatih AI.
Fenomena serupa pernah muncul saat GPT-4o ramai menghasilkan gambar "bergaya Ghibli," memicu kekhawatiran soal batas etika dan hukum dalam pelatihan AI menggunakan karya berhak cipta.
Opt-Out vs Opt-In: Sengketa Hukum
Sengketa ini muncul dari perbedaan pendekatan hukum antara AS dan Jepang. OpenAI menerapkan sistem opt-out: pemegang hak cipta harus aktif meminta agar karya mereka dikecualikan.
CODA menegaskan, hukum Jepang mewajibkan opt-in, izin eksplisit sebelum karya digunakan.
"Penggunaan sistem opt-out bukan alasan pembenar atas pelanggaran hak cipta," tegas CODA.
Mereka menuntut agar OpenAI menjamin karya anggotanya tidak digunakan lagi tanpa persetujuan tertulis.
Dampak Global bagi Industri AI
Meski langkah hukum CODA belum resmi, tekanan ini menandai potensi perubahan besar di industri AI global.
Bila berhasil, OpenAI dan perusahaan serupa harus beralih ke sistem opt-in, sehingga sumber data pelatihan akan menyusut.
Meski begitu, hal ini bisa memperkuat posisi kreator, memastikan mereka tidak lagi menjadi korban "penambangan data" tanpa izin.
Kasus ini bukan sekadar soal Ghibli atau game Jepang. Ia berpotensi menjadi ujian global pertama hukum hak cipta di era AI generatif, antara kreativitas manusia dan kecerdasan buatan yang belajar dari karya tersebut.*
(vo/a008)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL