Tekan 280 Kasus Rabies Pemprov Sumut Kejar Target Vaksinasi 70 Persen Hewan Tiap Tahun
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) menargetkan vaksinasi rabies terhadap 7
KESEHATAN
DEPOK -Wali Kota Depok, Mohammad Idris, telah mengambil langkah tegas dalam menanggapi Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor: 64/PK.01/Kesra mengenai kegiatan study tour pada satuan pendidikan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kecelakaan tragis yang baru-baru ini mengguncang kawasan, khususnya insiden maut yang melibatkan bus Trans Putera Fajar di Subang, Jawa Barat.
Aturan baru yang tertuang dalam SE Nomor 420/278-Huk, yang diteken oleh Wali Kota Mohammad Idris, menetapkan pedoman yang lebih ketat untuk kegiatan study tour. Salah satu poin utama dalam aturan tersebut adalah pengimbauan agar kegiatan study tour dilakukan di dalam kota, khususnya di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengunjungi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal.
Namun, aturan tersebut memberikan pengecualian bagi satuan pendidikan yang telah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama untuk study tour di luar Provinsi Jawa Barat yang tidak dapat dibatalkan. Meskipun demikian, keamanan dan manfaat bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan harus tetap menjadi prioritas utama.
Dalam implementasi aturan baru ini, beberapa hal harus dipertimbangkan dengan serius. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menjamin kesiapan kendaraan, keamanan jalur perjalanan, dan mendapatkan rekomendasi teknis adalah hal yang diwajibkan. Selain itu, pihak satuan pendidikan harus memberikan pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan Kepolisian paling lambat satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan, lengkap dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Ketika ditanya mengenai ketegasan aturan baru ini, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, menegaskan bahwa keselamatan peserta menjadi prioritas utama. Langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah terulangnya insiden tragis seperti kecelakaan bus Trans Putera Fajar.
Sebagai catatan, kecelakaan tersebut telah menelan korban jiwa, termasuk pelajar dan seorang guru, serta menyebabkan luka berat hingga ringan pada puluhan pelajar lainnya. Sopir bus, Sadira, telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadapkan pada ancaman pidana 12 tahun penjara.
Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keselamatan peserta study tour, tetapi juga untuk memaksimalkan manfaat pendidikan dari kegiatan tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan institusi pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan bermanfaat bagi generasi masa depan.
(N/014)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) menargetkan vaksinasi rabies terhadap 7
KESEHATAN
JAKARTA Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercatat 79,3 persen berdasarkan hasil survei Indonesia Net
NASIONAL
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan dasar kewenangan Mahkamah apabila diminta membatalkan pelantikan Wakil Pre
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra melontarkan candaan saat memimpin sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemi
POLITIK
MEDAN Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Sumatera Utara pada Kamis (1/10/2026) masih mengacu pada harga yang berlaku sejak awal Se
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) merespons permintaan pihak pemohon agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadirkan dalam persidangan
NASIONAL
JAKARTA Misteri kematian Sutrimo (42), yang ditemukan tewas di depan Klinik Mordent, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026, akhirnya terungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisioner KPU periode 20072012 I Gusti Putu Artha mengungkap pengalaman mengenai dugaan adanya oknum di internal KPU yang
POLITIK
SURABAYA Polisi mengamankan delapan orang dalam penggerebekan sebuah kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (28/9/2026) dini hari.
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Pembongkaran klaster hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat perhatian Ombudsman RI. Lembaga
HUKUM DAN KRIMINAL