Nasib Tak Setara Lembaga Adat: Pecalang Diperkuat Negara, Ulu Balang Dihapuskan

Sebaliknya, di Bali, Pecalang tetap hidup dan bahkan mendapatkan legitimasi negara. Dalam Peraturan Daerah (Perda) dan hukum adat Bali, lembaga ini tetap eksis sebagai bagian dari sistem keamanan desa adat.

Perannya diperkuat oleh lembaga resmi seperti Prajuru Desa, dan kerap dilibatkan dalam pengamanan event nasional maupun kegiatan keagamaan.

"Kita patut bertanya: mengapa satu institusi adat bisa diberdayakan? Sementara yang lain justru dihilangkan? Apa dasar seleksinya? Apakah hanya karena Bali menjadi ikon pariwisata nasional dan internasional?" ujar Shohibul menohok.

Perspektif Purwanto: Negara Tak Menciptakan Budaya

Dalam kaitannya terhadap pernyataan Shohibul, analisis Prof Semiarto Aji Purwanto dari Universitas Indonesia (UI) yang menyatakan bahwa kebijakan budaya di Indonesia cenderung menyensor dan menundukkan ekspresi lokal, memiliki korelasi saling menguatkan.

Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Antropologi UI berjudul "Kebijakan Budaya: Kelahiran Kembali Negara Sensor?" (2021), misalnya, Purwanto menulis:

"Kebijakan budaya selama ini tak jarang justru menjauhkan masyarakat dari ruang untuk menghidupi kebudayaan secara utuh. Negara hadir bukan sebagai fasilitator, tetapi pengatur ekspresi budaya."

Kritik ini memperkuat argumen Shohibul bahwa revitalisasi budaya lokal harus berasal dari komunitas, bukan intervensi top-down dari negara.

Dekolonisasi Budaya: Jalan Menuju Keadilan Kultural

Shohibul menyerukan pentingnya pendekatan dekolonisasi dalam kebijakan budaya.

Ia menyarankan agar pemerintah membuka ruang bagi komunitas-komunitas adat untuk memulihkan struktur sosial yang tergerus kolonialisme.

"Dekolonisasi itu bukan romantisme masa lalu. Ini soal hak kolektif atas identitas dan kesejahteraan," tegasnya.