Hakim MK Arief Hidayat: Sejarah Jangan Ditulis oleh Penguasa, Harus Objektif dan Jujur

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat angkat bicara terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digagas pemerintah.

Ia menekankan bahwa penulisan sejarah seharusnya dilakukan secara objektif, bukan oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan.

"Saya begini, ada pameo bahwa sejarah itu dituliskan oleh orang yang berkuasa. Supaya untuk penulisan sejarah yang akan dilakukan, jangan menggunakan pameo itu. Sejarah harus ditulis secara objektif, tidak ditulis oleh orang yang berkuasa. Itu saja," ujar Arief kepada wartawan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).

Baca Juga:

• “Bapak Dipilih DPR, Jangan Lawan DPR!”: Pesan Tegas Komisi III ke Inosentius Samsul
• Jelang Pensiun Arief Hidayat, Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan Calon Hakim MK Usulan DPR

Menurut Arief, meskipun pemerintah memiliki hak untuk melanjutkan rencana tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas penulisan sejarah agar tidak memihak dan tetap mengacu pada fakta.

"Ya boleh diteruskan. Tapi penulisannya secara objektif dan jujur, tidak mengatakan bagaimana ada pameo sejarah dituliskan oleh orang yang berkuasa menurut versinya," lanjutnya.

Baca Juga:

• DPR Dinilai Tak Serius Ikuti Sidang Uji Formil UU TNI di MK, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Keras
• Hakim MK Arief Hidayat: Banyak Influencer Tak Cerminkan Nilai Pancasila, Cari Uang Saja

Ia menegaskan bahwa jika sejarah ditulis untuk membenarkan kepentingan segelintir pihak, maka hal itu sangat keliru.

"Ya, enggak benar itu," tegas Arief.

Sebelumnya, wacana penulisan ulang sejarah nasional mencuat setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa upaya tersebut bukan merupakan bentuk penulisan sejarah resmi pemerintah, melainkan kontribusi akademik dari para sejarawan.

"Nah, kalau ada yang menyebut official history atau sejarah resmi, ya, itu mungkin hanya ucapan saja. Tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi, tidak ada itu," ujar Fadli saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

“Bapak Dipilih DPR, Jangan Lawan DPR!”: Pesan Tegas Komisi III ke Inosentius Samsul

Jelang Pensiun Arief Hidayat, Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan Calon Hakim MK Usulan DPR

DPR Dinilai Tak Serius Ikuti Sidang Uji Formil UU TNI di MK, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Keras

Hakim MK Arief Hidayat: Banyak Influencer Tak Cerminkan Nilai Pancasila, Cari Uang Saja

PDIP Tolak Penulisan Ulang Sejarah: Esti Wijayati Minta Program Dihentikan

Sejarah Zonk