Kemnaker Matangkan Strategi Tripartit Jelang ILC ke-114 di Swiss, Bahas Dampak AI pada Dunia Kerja
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mematangkan strategi keberangkatan Delegasi Tripartit Indonesia dalam menghadiri Internat
EKONOMI
Medan – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara gruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Palas). Selasa. 25/06/2024.
Dalam orasinya, Abdul Gani Hasibuan mengatakan KPU Padang Lawas yang diketuai INDRA ALAMSYAH melakukan pemungutan liar (Pungli) dalam pembentukan badan Ad Hock PPK, PPS untuk Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Padang Lawas.
Berdasarkan telaah kami dilapangan dugaan pungli yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palas berjumlah 85 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten PALAS dan setiap orang dipungut 8.000.000 sampai 10.000.000. Pungkas Gani
Selanjutnya, Abdul Ghani Hasibuan menyatakan bahwa Ketua KPU Padang Lawas memerintahkan PPK terpilih agar melakukan pungli kepada calon PPS terkhusus di Wilayah Eks Barumun Tengah dengan jumlah 2.000.000-3.000.000 per orang. Jelas Abdul Ghani
Setelah mendengarkan Aspirasi PP BPM Sumut, Mufti Ardian selaku Kabag Hukum Logistik mengatakan akan memanggil Indra Alamsyah dan kami harap BPM bersedia menghadirkan bukti dan saksi apabila dibutuhkan nantinya. Ucap Mufti.
Kawan-kawan BPM Sumut kami harap bersabar menunggu hasil proses yang kami lakukan. Kita akan koordinasi kan langsung dengan Ketua KPU agar Aspirasinya cepat diselesaikan.
” Sementara itu, BPM meminta supaya di fasilitasi agar bisa duduk bersama dengan Ketua KPU untuk membahasa dugaan Pungli yang dilakukan KPU Palas”.
Kami akan memberikan kabar kepada BPM apabila Ketua KPU tidak ada acara. Ucap Mufti.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor KPU Sumut BPM melanjutkan Aksi di depan Kantor Kejati Sumut dengan tujuan mempertanyakan Laporan terkait dugaan pungli KPU Palas.
Friska Selaku Staf Penkum Kejaksaan menanggapi bahwa laporan BPM Sumut sudah di Limpahkan ke Kejari Palas karena lebih Evisien serta lebih cepat penanganannya. Ungkap Friska.
Mendengar tanggapan Friska, BPM mengutarakan kekecewaan nya karena menurutnya Kejati Sumut dan KPU Sumut lebih Evisien berkoordinasi untuk menangani kasus dugaan Pungli KPU Palas.Rj
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mematangkan strategi keberangkatan Delegasi Tripartit Indonesia dalam menghadiri Internat
EKONOMI
JAKARTA Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menegaskan komitmennya dalam memperce
EKONOMI
SUMEDANG Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (UPZ IKA Unpad) menyalurkan daging kurb
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah pola distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari menjadi lima hari dalam sep
NASIONAL
MEDAN Forum Jurnalis Medan menyembelih empat ekor hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M. Kegiatan yang berlangsun
NASIONAL
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menyembelih 14 ekor hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M. Kegi
NASIONAL
PEKANBARU Penggerebekan pesta narkoba di sebuah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, Riau, menyeret nama anak Bupati Pelalawan, Zukri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo menilai penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo berlangsung terlalu lama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Golkar membela program bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be
POLITIK
JAKARTA Permadi Arya alias Abu Janda membantah tudingan penghinaan terhadap masyarakat Sumatera Barat setelah dirinya dilaporkan ke Bare
HUKUM DAN KRIMINAL