Bupati Batu Bara Lantik 19 Pejabat, Tekankan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
BATU BARA Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., Melan
PEMERINTAHAN
Batu Bara – Kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Batu Bara kini menjadi sorotan. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak warga kurang mampu yang terpaksa mengemis di jalanan, serta anak-anak di bawah umur yang memulung hingga larut malam. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan pantauan awakk media Bitv di beberapa titik di Kabupaten Batu Bara, pemandangan warga yang meminta-minta bukanlah hal yang asing. Mereka tersebar di berbagai tempat, seperti di persimpangan jalan, pasar, serta kawasan perkantoran. Mirisnya, sebagian dari mereka adalah lansia dan kaum disabilitas yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Dokumentasi istimewa BitvTidak hanya itu, yang lebih memilukan adalah masih banyaknya anak-anak di bawah umur yang seharusnya menikmati masa kecil dengan belajar dan bermain, namun justru harus turun ke jalan untuk mencari nafkah dengan memulung sampah. Bahkan, banyak dari mereka yang beraktivitas hingga larut malam, menghadapi risiko kejahatan dan kecelakaan di jalanan.
Minimnya Perlindungan Sosial?
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah program perlindungan sosial yang dijalankan oleh Dinsos Batu Bara sudah berjalan optimal? Sejauh ini, pemerintah memiliki berbagai skema bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan bagi penyandang disabilitas dan lansia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang tidak tersentuh bantuan tersebut.
Terpantau awak media seorang pengemis terbaring tak berdaya di depan Alfamidi di kecamatan Tanjung Tiram simpang empat kab.Batu Bara Sumatera UtaraKondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam pendataan penerima bantuan sosial. Jika sistem verifikasi dan validasi data penerima manfaat tidak diperbaiki, maka tidak menutup kemungkinan banyak keluarga miskin yang tetap terabaikan, sementara bantuan justru salah sasaran.
Anak-Anak yang Kehilangan Masa Depan
Di sisi lain, keberadaan anak-anak pemulung di malam hari juga mencerminkan kegagalan dalam upaya perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang. Namun, realitasnya, masih ada anak-anak yang harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka.
Salah satu anak pemulung yang ditemui di sekitar kawasan Tanjung Tiram terpantau awak media memulung di malam hari.
Keberadaan anak-anak yang bekerja di jalanan tentu berisiko tinggi, baik dari segi kesehatan, keselamatan, hingga kemungkinan menjadi korban eksploitasi. Seharusnya, mereka mendapatkan pendampingan dari pemerintah agar bisa kembali ke dunia pendidikan dan hidup layak seperti anak-anak lainnya.
Dinsos Harus Bertindak Nyata
Situasi ini menunjukkan bahwa Dinsos Batu Bara harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa program sosial benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Selain memperbaiki pendataan, pemerintah juga perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan dengan baik.
Selain itu, Dinsos harus lebih proaktif dalam menangani masalah pengemis dan pemulung di bawah umur. Upaya ini bisa dilakukan dengan membangun rumah singgah, memberikan pendampingan psikososial, serta menjalin kerja sama dengan dunia usaha agar keluarga miskin bisa mendapatkan akses pekerjaan yang lebih layak.
Masyarakat berharap, pemerintah daerah, khususnya Dinsos Batu Bara, tidak hanya sekadar memberikan laporan administratif, tetapi benar-benar menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Sebab, kesejahteraan warga dan masa depan anak-anak Batu Bara bukanlah sekadar angka di atas kertas, tetapi realita yang harus segera diperbaiki.red
BATU BARA Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., Melan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita tidak mengalami kenaikan seperti
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu strategi utama pemerintah d
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kewenangan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Antusiasme masyarakat terhadap Bhayangkara Fest 2026 di Lapangan Merah Mapolda Aceh, Kota Banda Aceh, terus mengalami peningk
NASIONAL
JAKARTA Pernyataan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, yang menyebut Presiden ke7 RI Joko Widodo meminta parta
POLITIK
JAKARTA Polda Metro Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap Roy Suryo dan T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa Hukum PT Putra Prima Mineral Mandiri (PT PMM), Poltak Silitonga SH MH, melontarkan kritik terhadap penanganan perkara eksp
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Pemuda Sei Balai Cup II Tahu
OLAHRAGA