Adam Malik, Sang “Kancil” dari Pematangsiantar yang Menembus Empat Zaman dan Menjadi Wakil Presiden RI

Saat pendudukan Jepang, Adam menjadi wartawan Domei, yang memberinya akses luas terhadap informasi internasional.

Informasi tersebut kemudian ia gunakan untuk menyuplai intelijen dan ide perjuangan bagi para tokoh bangsa.

Baca Juga:

• Kadishub Pematangsiantar Sebut Diperas Rp200 Juta, Kapolres Bantah: Tidak Benar!
• Mangkir dari Panggilan Polisi, Kadishub Siantar Julham Situmorang Akan Dijemput Paksa

Setelah kemerdekaan, ia dipercaya menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 1945-1947.

Ia juga mendirikan Partai Rakyat dan Partai Murba, serta menjadi anggota DPR hasil Pemilu pertama tahun 1955.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Kunjungi Balita Penderita Kanker Mata, Langsung Perintahkan Penanganan Intensif
• Kamboja Serukan Gencatan Senjata Tanpa Syarat dengan Thailand di Tengah Konflik Mematikan

Karier Diplomatik dan Internasional yang Cemerlang

Adam Malik bukan hanya tokoh nasional, tapi juga aktor penting di panggung internasional.

Ia pernah menjadi Duta Besar RI untuk Uni Soviet dan Polandia, serta memimpin delegasi RI dalam perundingan Irian Barat di Washington D.C.

Puncak prestasinya di kancah dunia terjadi pada 1971, saat ia terpilih sebagai Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26.

Ia menjadi satu-satunya tokoh Indonesia yang pernah memimpin sidang majelis umum PBB, termasuk dalam momen bersejarah, yaitu penerimaan Republik Rakyat Tiongkok (RRC) sebagai anggota PBB dengan hak veto.

Kiprah Dalam Negeri Hingga Kursi Wakil Presiden

Di dalam negeri, Adam Malik pernah menjabat Menteri Perdagangan, Wakil Panglima Operasi KOTOE, Waperdam II, dan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Dwikora II.

Karier puncaknya datang pada 1978 saat ia dilantik menjadi Wakil Presiden RI, mendampingi Presiden Soeharto dalam periode kedua pemerintahan Orde Baru.

Adam Malik wafat pada 5 September 1984 dan dikenang sebagai tokoh bangsa yang bukan hanya cerdas, tetapi juga teguh memperjuangkan nilai-nilai diplomasi, kemerdekaan, dan kejujuran politik.*

(tp/a008)