TAPANULI SELATAN – Gus Irawan Pasaribu, lahir di Padang Sidempuan pada 31 Juli 1964, menapaki kariernya dari biro personalia Bank Sumut sejak 1990 hingga menjadi Direktur Utama (2000–2012).
Namun, perjalanan panjangnya penuh catatan kontroversial.
Di Perbankan: Prestasi dan Sorotan
Baca Juga:
Sebagai Direktur Utama Bank Sumut, Gus Irawan dikenal berprestasi.
Namun, pada 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 22 dugaan penyimpangan di Bank Sumut dengan potensi kerugian negara mencapai Rp344 miliar.
Baca Juga:
Tahun berikutnya, KPK mengonfirmasi indikasi kasus serupa, termasuk penggelapan dana, kredit fiktif, hingga penyalahgunaan anggaran pakaian dinas.
Aspirasi publik bahkan sempat memanas ketika ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut tahun 2013.
Merambah Politik dan Duduki Kursi Strategis DPR
Kariernya berlanjut di dunia politik.
Pada November 2012, ia maju sebagai calon Wagubsu bersama Soekirman.
Setahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya menjadi Ketua DPD Gerindra Sumut.
Kiprahnya di tingkat nasional membawanya ke kursi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (2014–2016) dan Ketua Komisi VII DPR RI (2016–2020) sebelum kembali ke Komisi XI sebagai anggota biasa sejak Juni 2020. Dan dikutip dari laman wikipedia, Gus Irawan Pasaribu terdaftar sebagai anggota biasa di komisi XI DPR RI periode 2019 - 2024
Rinci Kekayaan Berdasarkan LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat total kekayaan Gus Irawan mencapai sekitar Rp49,97 miliar, terdiri dari:
- Tanah dan bangunan: Rp40,4 miliar
- Alat transportasi dan mesin: Rp3,3 miliar (termasuk mobil mewah seperti Toyota Fortuner dan Lexus LX 570)
- Harta bergerak: Rp1,4 miliar
- Surat berharga: Rp112 juta
- Kas dan setara kas: Rp4,8 miliar
- Dugaan Dana CSRKomisi XI DPR RI
Sebuah sorotan serius muncul dari pengungkapan kasus dana CSR di Komisi XI DPR.
KPK menyelidiki kasus ini setelah Satori, seorang tersangka, menyebut sebagian besar anggota Komisi XI juga menerima dana tersebut.
Total dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp12,52 miliar, bersumber dari BI, OJK, dan mitra kerja komisi.
Dugaan penyalahgunaan dana mencakup penggunaan deposito, pembelian tanah, kendaraan, serta pembangunan showroom.
Laporan investigasi juga menyebut adanya transaksi perbankan rekayasa untuk menyembunyikan asal dana, yang menambah dugaan pencucian uang.
Selain Satori, anggota DPR dari Gerindra, Heri Gunawan, juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sejarah karier Gus Irawan menggambarkan dualitas menarik, yaitu dari profesionalisme dan prestasi di dunia perbankan hingga kekuasaan politik dan sorotan hukum yang tak kunjung surut.
Dari BUMD ke kursi DPR, namanya tetap menjadi sorotan utama Sumut dan panggung nasional.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
