Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Gus Irawan Pasaribu, lahir di Padang Sidempuan pada 31 Juli 1964, menapaki kariernya dari biro personalia Bank Sumut sejak 1990 hingga menjadi Direktur Utama (2000–2012).
Namun, perjalanan panjangnya penuh catatan kontroversial.
Di Perbankan: Prestasi dan Sorotan
Sebagai Direktur Utama Bank Sumut, Gus Irawan dikenal berprestasi.
Namun, pada 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 22 dugaan penyimpangan di Bank Sumut dengan potensi kerugian negara mencapai Rp344 miliar.
Tahun berikutnya, KPK mengonfirmasi indikasi kasus serupa, termasuk penggelapan dana, kredit fiktif, hingga penyalahgunaan anggaran pakaian dinas.
Aspirasi publik bahkan sempat memanas ketika ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut tahun 2013.
Merambah Politik dan Duduki Kursi Strategis DPR
Kariernya berlanjut di dunia politik.
Pada November 2012, ia maju sebagai calon Wagubsu bersama Soekirman.
Setahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya menjadi Ketua DPD Gerindra Sumut.
Kiprahnya di tingkat nasional membawanya ke kursi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (2014–2016) dan Ketua Komisi VII DPR RI (2016–2020) sebelum kembali ke Komisi XI sebagai anggota biasa sejak Juni 2020. Dan dikutip dari laman wikipedia, Gus Irawan Pasaribu terdaftar sebagai anggota biasa di komisi XI DPR RI periode 2019 - 2024
Rinci Kekayaan Berdasarkan LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat total kekayaan Gus Irawan mencapai sekitar Rp49,97 miliar, terdiri dari:
- Tanah dan bangunan: Rp40,4 miliar
- Alat transportasi dan mesin: Rp3,3 miliar (termasuk mobil mewah seperti Toyota Fortuner dan Lexus LX 570)
- Harta bergerak: Rp1,4 miliar
- Surat berharga: Rp112 juta
- Kas dan setara kas: Rp4,8 miliar
- Dugaan Dana CSRKomisi XI DPR RI
Sebuah sorotan serius muncul dari pengungkapan kasus dana CSR di Komisi XI DPR.
KPK menyelidiki kasus ini setelah Satori, seorang tersangka, menyebut sebagian besar anggota Komisi XI juga menerima dana tersebut.
Total dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp12,52 miliar, bersumber dari BI, OJK, dan mitra kerja komisi.
Dugaan penyalahgunaan dana mencakup penggunaan deposito, pembelian tanah, kendaraan, serta pembangunan showroom.
Laporan investigasi juga menyebut adanya transaksi perbankan rekayasa untuk menyembunyikan asal dana, yang menambah dugaan pencucian uang.
Selain Satori, anggota DPR dari Gerindra, Heri Gunawan, juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sejarah karier Gus Irawan menggambarkan dualitas menarik, yaitu dari profesionalisme dan prestasi di dunia perbankan hingga kekuasaan politik dan sorotan hukum yang tak kunjung surut.
Dari BUMD ke kursi DPR, namanya tetap menjadi sorotan utama Sumut dan panggung nasional.*
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI