Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
TAPANULI SELATAN – Gus Irawan Pasaribu, lahir di Padang Sidempuan pada 31 Juli 1964, menapaki kariernya dari biro personalia Bank Sumut sejak 1990 hingga menjadi Direktur Utama (2000–2012).
Namun, perjalanan panjangnya penuh catatan kontroversial.
Di Perbankan: Prestasi dan Sorotan
Sebagai Direktur Utama Bank Sumut, Gus Irawan dikenal berprestasi.
Namun, pada 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 22 dugaan penyimpangan di Bank Sumut dengan potensi kerugian negara mencapai Rp344 miliar.
Tahun berikutnya, KPK mengonfirmasi indikasi kasus serupa, termasuk penggelapan dana, kredit fiktif, hingga penyalahgunaan anggaran pakaian dinas.
Aspirasi publik bahkan sempat memanas ketika ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut tahun 2013.
Merambah Politik dan Duduki Kursi Strategis DPR
Kariernya berlanjut di dunia politik.
Pada November 2012, ia maju sebagai calon Wagubsu bersama Soekirman.
Setahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya menjadi Ketua DPD Gerindra Sumut.
Kiprahnya di tingkat nasional membawanya ke kursi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (2014–2016) dan Ketua Komisi VII DPR RI (2016–2020) sebelum kembali ke Komisi XI sebagai anggota biasa sejak Juni 2020. Dan dikutip dari laman wikipedia, Gus Irawan Pasaribu terdaftar sebagai anggota biasa di komisi XI DPR RI periode 2019 - 2024
Rinci Kekayaan Berdasarkan LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat total kekayaan Gus Irawan mencapai sekitar Rp49,97 miliar, terdiri dari:
- Tanah dan bangunan: Rp40,4 miliar
- Alat transportasi dan mesin: Rp3,3 miliar (termasuk mobil mewah seperti Toyota Fortuner dan Lexus LX 570)
- Harta bergerak: Rp1,4 miliar
- Surat berharga: Rp112 juta
- Kas dan setara kas: Rp4,8 miliar
- Dugaan Dana CSRKomisi XI DPR RI
Sebuah sorotan serius muncul dari pengungkapan kasus dana CSR di Komisi XI DPR.
KPK menyelidiki kasus ini setelah Satori, seorang tersangka, menyebut sebagian besar anggota Komisi XI juga menerima dana tersebut.
Total dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp12,52 miliar, bersumber dari BI, OJK, dan mitra kerja komisi.
Dugaan penyalahgunaan dana mencakup penggunaan deposito, pembelian tanah, kendaraan, serta pembangunan showroom.
Laporan investigasi juga menyebut adanya transaksi perbankan rekayasa untuk menyembunyikan asal dana, yang menambah dugaan pencucian uang.
Selain Satori, anggota DPR dari Gerindra, Heri Gunawan, juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sejarah karier Gus Irawan menggambarkan dualitas menarik, yaitu dari profesionalisme dan prestasi di dunia perbankan hingga kekuasaan politik dan sorotan hukum yang tak kunjung surut.
Dari BUMD ke kursi DPR, namanya tetap menjadi sorotan utama Sumut dan panggung nasional.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK