Universitas Paramadina Satukan Pakar Bahas Masa Depan Pembangunan Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Iklim

JAKARTA – Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah.

Dibutuhkan sinergi antara sains, kebijakan politik, dan etika agar pembangunan Indonesia mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi Meja Bundar Para Pakar bertajuk "Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia" yang diselenggarakan Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas: Pembenahan Belawan Harus Menyeluruh, Tak Bisa Lagi Parsial

Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk ikut menjawab persoalan lingkungan.

Menurutnya, kampus bukan hanya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang lahirnya gagasan yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan nasional.

"Sebagai kampus keislaman, Universitas Paramadina memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik. Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia," ujarnya.

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Daniel Murdiyarso, mengingatkan bahwa dunia kini telah memasuki era Anthropocene, yaitu masa ketika aktivitas manusia menjadi faktor utama yang memengaruhi keseimbangan sistem bumi.

Ia menyebut kenaikan suhu global sekitar 1,6 derajat Celsius di atas tingkat praindustri menjadi bukti bahwa perubahan iklim telah menjadi kenyataan yang harus direspons melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.

"Besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan," tegasnya.

Moderator diskusi sekaligus Senior Advisor PPPI, Abdul Malik Gismar, mengatakan forum tersebut tidak berhenti pada diskusi akademik.

Seluruh gagasan para narasumber akan dihimpun menjadi sebuah buku yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi maupun para pengambil kebijakan.

Sementara itu, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menilai tantangan terbesar saat ini bukan kurangnya pengetahuan ilmiah, melainkan bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berkeadilan.

Rico Waas: Pembenahan Belawan Harus Menyeluruh, Tak Bisa Lagi Parsial

PLN: Blackout Sumatera Telan Kerugian Rp80 Miliar

Harga Tiket PRSU 2026 Jadi Perbincangan, Panitia Buka Suara

Aduan Warga ke Ombudsman Sumut Melonjak 118 Persen, Bansos dan Layanan Publik Jadi Sorotan

DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja

Sampai Jungkir Balik Angkut Material, Prajurit TNI Tak Gentar Hadapi Medan Ekstrem Bangun Jembatan Gantung untuk Warga Pedalaman Gayo Lues