Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
Menurutnya, sains mampu menjelaskan risiko lingkungan, tetapi tidak dapat menentukan pilihan moral sehingga diperlukan peran etika dan kebijakan publik sebagai jembatan antara hasil riset dan keputusan pemerintah.
Perspektif hukum disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarif.
Ia menilai persoalan lingkungan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konflik agraria dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang masih menyisakan persoalan.
"Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang," ujarnya.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry, menilai transisi energi harus dipahami sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil, bukan sekadar mengurangi emisi karbon.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari besarnya eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
Pandangan serupa disampaikan Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.
Ia mengatakan bukti ilmiah mengenai krisis iklim sudah sangat kuat, namun tantangan terbesar adalah memastikan hasil penelitian benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik.
Dari perspektif ekonomi politik, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Muhamad Rosyid Jazuli, mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap sektor ekstraktif.
"Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya," katanya.
Peneliti Ekologi Manusia Universitas Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri, mengajak masyarakat melihat persoalan lingkungan melalui perspektif keadilan global dan dekolonisasi pengetahuan.
Ia memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework, yang menekankan pentingnya menjaga pembangunan agar tetap berada dalam batas-batas ekologis yang aman.
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI