Universitas Paramadina Satukan Pakar Bahas Masa Depan Pembangunan Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Iklim

Menurutnya, sains mampu menjelaskan risiko lingkungan, tetapi tidak dapat menentukan pilihan moral sehingga diperlukan peran etika dan kebijakan publik sebagai jembatan antara hasil riset dan keputusan pemerintah.

Perspektif hukum disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarif.

Ia menilai persoalan lingkungan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konflik agraria dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang masih menyisakan persoalan.

"Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang," ujarnya.

Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry, menilai transisi energi harus dipahami sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil, bukan sekadar mengurangi emisi karbon.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari besarnya eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Pandangan serupa disampaikan Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

Ia mengatakan bukti ilmiah mengenai krisis iklim sudah sangat kuat, namun tantangan terbesar adalah memastikan hasil penelitian benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik.

Dari perspektif ekonomi politik, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Muhamad Rosyid Jazuli, mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap sektor ekstraktif.

"Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya," katanya.

Peneliti Ekologi Manusia Universitas Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri, mengajak masyarakat melihat persoalan lingkungan melalui perspektif keadilan global dan dekolonisasi pengetahuan.

Ia memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework, yang menekankan pentingnya menjaga pembangunan agar tetap berada dalam batas-batas ekologis yang aman.

Rico Waas: Pembenahan Belawan Harus Menyeluruh, Tak Bisa Lagi Parsial

PLN: Blackout Sumatera Telan Kerugian Rp80 Miliar

Harga Tiket PRSU 2026 Jadi Perbincangan, Panitia Buka Suara

Aduan Warga ke Ombudsman Sumut Melonjak 118 Persen, Bansos dan Layanan Publik Jadi Sorotan

DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja

Sampai Jungkir Balik Angkut Material, Prajurit TNI Tak Gentar Hadapi Medan Ekstrem Bangun Jembatan Gantung untuk Warga Pedalaman Gayo Lues