Universitas Paramadina Satukan Pakar Bahas Masa Depan Pembangunan Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Iklim

JAKARTA – Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah.

Dibutuhkan sinergi antara sains, kebijakan politik, dan etika agar pembangunan Indonesia mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi Meja Bundar Para Pakar bertajuk "Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia" yang diselenggarakan Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas: Pembenahan Belawan Harus Menyeluruh, Tak Bisa Lagi Parsial

Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk ikut menjawab persoalan lingkungan.

Menurutnya, kampus bukan hanya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang lahirnya gagasan yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan nasional.

"Sebagai kampus keislaman, Universitas Paramadina memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik. Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia," ujarnya.

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Daniel Murdiyarso, mengingatkan bahwa dunia kini telah memasuki era Anthropocene, yaitu masa ketika aktivitas manusia menjadi faktor utama yang memengaruhi keseimbangan sistem bumi.

Ia menyebut kenaikan suhu global sekitar 1,6 derajat Celsius di atas tingkat praindustri menjadi bukti bahwa perubahan iklim telah menjadi kenyataan yang harus direspons melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.

"Besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan," tegasnya.

Moderator diskusi sekaligus Senior Advisor PPPI, Abdul Malik Gismar, mengatakan forum tersebut tidak berhenti pada diskusi akademik.

Seluruh gagasan para narasumber akan dihimpun menjadi sebuah buku yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi maupun para pengambil kebijakan.

Sementara itu, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menilai tantangan terbesar saat ini bukan kurangnya pengetahuan ilmiah, melainkan bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berkeadilan.

Menurutnya, sains mampu menjelaskan risiko lingkungan, tetapi tidak dapat menentukan pilihan moral sehingga diperlukan peran etika dan kebijakan publik sebagai jembatan antara hasil riset dan keputusan pemerintah.

Perspektif hukum disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarif.

Ia menilai persoalan lingkungan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konflik agraria dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang masih menyisakan persoalan.

"Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang," ujarnya.

Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry, menilai transisi energi harus dipahami sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil, bukan sekadar mengurangi emisi karbon.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari besarnya eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Pandangan serupa disampaikan Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

Ia mengatakan bukti ilmiah mengenai krisis iklim sudah sangat kuat, namun tantangan terbesar adalah memastikan hasil penelitian benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik.

Dari perspektif ekonomi politik, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Muhamad Rosyid Jazuli, mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap sektor ekstraktif.

"Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya," katanya.

Peneliti Ekologi Manusia Universitas Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri, mengajak masyarakat melihat persoalan lingkungan melalui perspektif keadilan global dan dekolonisasi pengetahuan.

Ia memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework, yang menekankan pentingnya menjaga pembangunan agar tetap berada dalam batas-batas ekologis yang aman.

Sementara itu, Ketua Umum Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Joni Aswira Putra, menilai media memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim.

Menurutnya, pemberitaan lingkungan tidak cukup hanya melaporkan bencana, tetapi juga harus menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan dan solusi yang dapat dilakukan.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam.

Diskusi ditutup oleh Ketua Komisi Kebudayaan AIPI, Prof. M. Amin Abdullah, yang mengajak seluruh peserta tetap optimistis dalam memperjuangkan tata kelola lingkungan yang lebih baik.

Ia menegaskan bahwa perubahan besar selalu berawal dari gagasan yang dibangun melalui diskusi, riset, dan karya tulis yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik.

Melalui forum tersebut, para peserta sepakat bahwa pembangunan Indonesia pada masa depan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Integrasi sains, politik, etika, keadilan sosial, serta tata kelola yang berbasis bukti ilmiah dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadapi krisis iklim sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.* (ad)

Rico Waas: Pembenahan Belawan Harus Menyeluruh, Tak Bisa Lagi Parsial

PLN: Blackout Sumatera Telan Kerugian Rp80 Miliar

Harga Tiket PRSU 2026 Jadi Perbincangan, Panitia Buka Suara

Aduan Warga ke Ombudsman Sumut Melonjak 118 Persen, Bansos dan Layanan Publik Jadi Sorotan

DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja

Sampai Jungkir Balik Angkut Material, Prajurit TNI Tak Gentar Hadapi Medan Ekstrem Bangun Jembatan Gantung untuk Warga Pedalaman Gayo Lues