Kuasa Hukum Kades Kohod Bantah Pernyataan Menteri KKP Terkait Denda Rp 48 Miliar
JAKARTA Kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, yakni Yunihar, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti W
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, yakni Yunihar, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti W
Hukum dan Kriminal
                    
                MEDAN Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani Siregar, dilaporkan ke Polda Sumut terkait insiden pembongkaran paga
Olahraga
                    
                BEKASI Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik (SHM)
Hukum dan Kriminal
                    
                MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan pagar di Kantor Kejaksaan Negeri (Kej
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan waktu 30 hari kepada Kepala Desa Kohod, Arsin, untuk membayar
Hukum dan Kriminal
                    
                MEDAN Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani Siregar, dilaporkan ke Polda Sumut setelah terlibat dalam pembongkar
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 48 miliar kepada
Hukum dan Kriminal
                    
                SUMUT DPRD Deli Serdang bersama Ombudsman Sumut meninjau lokasi pemagaran kawasan hutan lindung seluas 48 hektare di pesisir pantai Desa Ru
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Kepala Desa Kohod Arsin memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Senin (24/2/2025) untuk diperiksa terkait kasus dugaan pem
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membantah berita yang beredar terkait pembat
Pemerintahan