Transparansi dan Efisiensi: KPK Ubah Peraturan Gratifikasi Sesuai Perkembangan Hukum
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perubahan aturan batas besaran gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perubahan aturan batas besaran gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026
Nasional
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mengikuti kegiatan revisi pergeseran belanja pegawai dan belanja barang
Ekonomi
JAKARTA Komisi II DPR RI menegaskan bahwa revisi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak akan dilakukan melalui kodifikasi
Politik
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menegaskan belum ada rencana membahas revisi UndangUndang Pemilihan K
Nasional
PARAPAT Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyuk
Pemerintahan
JAKARTA Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih, melayani, d
Pemerintahan
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan setuju terhadap wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DP
Politik
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi meluncurkan siaran televisi digital dari Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Desa Ad
Nasional
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2025 di Ruang Dharmawangsa, Rabu
Pemerintahan
JAKARTA Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penyelesaian revisi UndangUndang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Mig
Politik