PT Duri Rejang Berseri Hadapi PKPU, Kuasa Hukum Kreditur Minta Pengadilan Kabulkan Permohonan
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Dalam sebuah proses yang penuh dengan tantangan dan harapan, 107 calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028 telah melangkah maju setelah melewati tahap verifikasi administrasi. Mereka, yang dipilih dengan cermat dari 137 pendaftar awal, kini bersiap menghadapi ujian tertulis yang akan menentukan siapa yang layak memimpin lembaga penting ini ke depan.
Dalam jumpa pers yang diadakan di Kantor Kompolnas Jakarta Selatan pada hari Selasa, Alfito Deannova Ginting, anggota Pansel Kompolnas, dengan tegas mengumumkan bahwa tes tertulis akan dilaksanakan pada 30 Juli 2024 di Hotel Grand Kemang. “Peserta yang telah lolos verifikasi administrasi harus mempersiapkan diri dengan baik, karena tema tes akan berkaitan langsung dengan tugas dan wewenang Kompolnas,” kata Alfito.
Proses seleksi ini tidaklah mudah. Sebelumnya, para pendaftar telah diperiksa secara ketat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua syarat administratif yang telah ditetapkan. Dari 137 orang yang awalnya mendaftar, hanya 107 orang yang berhasil melewati seleksi administratif ini. “Beberapa peserta tidak lolos karena berbagai alasan, termasuk usia yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,” ungkap Alfito dengan tegas.
Menurut Hermawan, Ketua Pansel Kompolnas, dari 107 calon anggota yang lolos, mereka memiliki latar belakang yang beragam. Ada yang merupakan petahana Kompolnas, aktivis masyarakat, hingga purnawirawan dari berbagai bidang kehidupan. “Ini menunjukkan antusiasme dan keberagaman di antara para pendaftar, yang semuanya memiliki tekad untuk berkontribusi dalam mengawal kebijakan kepolisian nasional ke depan,” jelas Hermawan.
Dari total calon, sebanyak 114 adalah laki-laki dan 23 perempuan, mencerminkan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam struktur kepemimpinan lembaga negara. “Kami yakin bahwa dengan proses seleksi yang ketat ini, calon anggota Kompolnas yang terpilih akan mampu memenuhi tugas mereka dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tambah Hermawan.
Tahapan berikutnya akan menjadi ujian kritis bagi para calon anggota Kompolnas. Tes tertulis yang akan mereka jalani tidak hanya menguji pengetahuan mereka tentang tugas dan wewenang Kompolnas, tetapi juga kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam bidang kepolisian.
Sebagai masyarakat yang peduli terhadap integritas dan profesionalisme kepolisian, kita berharap bahwa proses seleksi ini tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, Kompolnas dapat terus berfungsi sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat dengan adil dan profesional.
Kita semua berharap agar proses seleksi ini berlangsung lancar dan adil, sehingga keputusan akhir nantinya dapat mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen untuk menjaga keadilan dan kebenaran harus menjadi panduan utama dalam setiap langkah menuju pemilihan calon anggota Kompolnas yang baru.
(N/014)
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Dewan Pengarah yang
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi angga
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS M
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN
MEDAN Ambruknya 12 tower transmisi listrik di Sumatera Utara kembali memicu pemadaman bergilir di Medan dan sejumlah wilayah sekitarnya.
PERISTIWA