Roy Suryo Sesalkan Tindakan Rismon Sianipar yang Minta Maaf ke Jokowi: Sangat Fatal!
MEDAN Proses hukum terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) terus memunculkan dinamika baru. Mantan Menteri Pemuda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta tengah berada dalam sorotan setelah lima tokoh NU diketahui telah mengunjungi Israel dan bertemu langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Hal ini menimbulkan kehebohan dan kontroversi di kalangan umat Islam di Indonesia, termasuk di tubuh Nahdlatul Ulama sendiri.
Pengurus PWNU Jakarta, Zainal Ma’ruf, dan Mukti Ali, Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM), disebut-sebut terlibat dalam organisasi “RAHIM”, yang beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan ke Israel tanpa izin resmi dari PBNU. Keputusan untuk bertemu dengan pemimpin negara yang selama ini dianggap sebagai musuh oleh sebagian besar umat Islam global ini, menimbulkan kecaman dan protes dari berbagai pihak, termasuk PBNU sendiri.
Ketua PWNU Jakarta, Samsul Ma’arif, mengungkapkan bahwa PWNU Jakarta telah memanggil Zainal Ma’ruf dan Mukti Ali untuk memberikan penjelasan terkait pertemuan kontroversial tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor PWNU Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur pada hari Kamis (18/7) pukul 15.00 WIB. Namun, Samsul tidak menjelaskan secara detail apa yang akan dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut.
“Hari ini kami melakukan pertemuan dengan pengurus NU DKI. Nanti juga akan ditanya kepada pihak lain. Ini merupakan pertemuan tertutup. Saya akan memberikan informasi lebih lanjut setelah ada keputusan,” ujar Samsul kepada awak media.
Sementara itu, Sekretaris PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), telah mengeluarkan pernyataan keras terkait keberangkatan kelima tokoh NU tersebut ke Israel. Gus Ipul menegaskan bahwa mereka harus segera mengundurkan diri atau dipecat dari kepengurusan NU atas tindakan mereka yang dianggap melanggar aturan dan tidak memiliki izin resmi dari PBNU.
“Pilihan mereka adalah mengundurkan diri atau dipecat dari organisasi. Saya meminta mereka segera membuat keputusan,” tegas Gus Ipul dalam keterangannya pada Kamis (18/7).
Kelima tokoh NU yang terlibat dalam kunjungan kontroversial tersebut adalah Gus Syukron Makmun, Dr. Zainul Maarif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Mereka diketahui tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta, serta memiliki keterkaitan dengan Pencak Silat Pagar Nusa dan Fatayat NU.
Dalam klarifikasi mereka, kelima tokoh muda NU tersebut mengakui bahwa keberangkatan mereka ke Israel dilakukan atas nama pribadi dan bukan mewakili lembaga manapun. Mereka menjelaskan bahwa tujuan kunjungan mereka adalah untuk berpartisipasi dalam upaya menciptakan perdamaian antara Israel dan Hamas, meskipun hal ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan di Indonesia.
“Pada dasarnya, kami telah meminta maaf atas tindakan kami yang tidak sesuai dengan prosedur. Kami sadar bahwa keberangkatan ini melanggar ketentuan. Kami berharap kejadian ini dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang di masa depan,” ungkap pernyataan mereka.
Kritik terhadap tindakan kelima tokoh NU ini semakin menguat setelah terungkap bahwa perjalanan mereka didanai oleh LSM tertentu, yang agenda dialog antariman dan tidak mencantumkan jadwal pertemuan dengan Presiden Israel.
PBNU, sebagai otoritas tertinggi NU di Indonesia, menegaskan bahwa keputusan untuk memberhentikan kelima tokoh ini dari kepengurusan NU merupakan bagian dari upaya untuk menjaga konsistensi organisasi dalam menghadapi isu sensitif terkait politik luar negeri dan konflik internasional. Gus Ipul menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai pembelajaran agar tidak terulang lagi di masa mendatang.
“PBNU mengimbau kepada lembaga dan badan otonom di mana kelima tokoh ini berada untuk segera mengambil tindakan atas pelanggaran ini dengan memberikan dua pilihan: mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan,” pungkas Gus Ipul.
Dengan demikian, keputusan nasib kelima tokoh NU ini kini menjadi sorotan utama dalam internal NU, sementara masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses evaluasi dan keputusan yang diambil oleh PWNU dan PBNU terkait insiden kontroversial ini.
(N/014)
MEDAN Proses hukum terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) terus memunculkan dinamika baru. Mantan Menteri Pemuda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menggelar open house Idulfitri 1447 H di Rumah Dinas Gubernur Sumut,
PEMERINTAHAN
SERGAI Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu melaksanakan Salat Idulfitri
PEMERINTAHAN
SERGAI Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, secara resmi melepas pawai obor dan mobil hias dalam rang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam peninjauan Pos Terpadu dan
PEMERINTAHAN
MEDAN Usai menjemput kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Lanud Soewondo Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut)
PEMERINTAHAN
TAPSEL Praktik penambangan ilegal yang diduga melibatkan koperasi sebagai kedok untuk menyamar sebagai aktivitas yang sah kini menjadi p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Suasana penuh keakraban dan kebersamaan mewarnai kegiatan Halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah yang digelar di rumah dinas Wakil Wa
PEMERINTAHAN
MEDAN Di hari yang penuh berkah, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, membuka pintu rumah dan hatinya lebarlebar untuk seluruh ma
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menghadiri acara Open House Idulfitri 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh Gubernur S
PEMERINTAHAN