BNPB Respon Bencana Semeru, Bangun Jembatan Gantung untuk Akses Aman Warga Sumberlangsep
LUMAJANG Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana membangun jembatan gantung di Dusun Sumberlangsep, De
NASIONAL
JAKARTA -Pendaftaran untuk seleksi calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasuki tahap akhir, dengan penutupan hari ini pukul 23.59 WIB. Proses seleksi ini akan menghasilkan 10 nama yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo, dari mana lima di antaranya akan dipilih melalui fit and proper test di DPR RI.
Mantan Komisioner KPK, Chandra M. Hamzah, dalam diskusi daring hari ini menyoroti pentingnya integritas dalam proses seleksi ini. Menurutnya, jika tidak ada kandidat yang memenuhi syarat, Pansel sebaiknya tidak memaksakan untuk menghasilkan 10 nama. “Jika tidak berhasil, maka jangan paksakan menghasilkan 10 kandidat pimpinan. Jangan paksakan. Saya ngomong itu ke Pansel. Kalau enggak dapat, silakan [nyatakan] ‘kami gagal’,” ujarnya dengan tegas.
Analogi yang digunakan Chandra tentang uji KIR kendaraan umum menjadi gambaran bagaimana seleksi Capim dan Dewas KPK harus dilakukan dengan cermat dan tanpa kompromi terhadap integritas calon. Ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa kepemimpinan KPK kedepannya benar-benar teruji dan bebas dari intervensi yang dapat merusak reputasi lembaga.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, juga mengamini pandangan tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah melaporkan secara jujur jumlah kandidat yang memang layak dan bermutu untuk diserahkan kepada Presiden. “Jangan justru mengakomodir, menambah-nambahkan, atau takut dengan intervensi pihak tertentu kemudian meloloskan orang-orang bermasalah,” ucapnya dengan tegas.
Pemilihan Capim dan Dewas KPK dianggap sebagai cerminan dari bagaimana Pansel menilai integritas dan kapabilitas para calon. Kurnia menegaskan bahwa proses ini harus transparan dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu yang dapat merusak independensi KPK.
Proses seleksi ini menjadi sorotan publik karena KPK merupakan lembaga yang vital dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan masyarakat adalah agar pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar mampu menjaga independensi dan keberlanjutan kerja KPK dalam memberantas korupsi.
(N/014)
LUMAJANG Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana membangun jembatan gantung di Dusun Sumberlangsep, De
NASIONAL
JAKARTA Tim bulutangkis Indonesia kembali berlaga di babak semifinal SEA Games 2025, Senin (8/12/2025). Baik sektor putra maupun putri a
OLAHRAGA
TAPTENG Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, m
NASIONAL
JAKARTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih yakin pemerintah Indonesia mampu menangani bencana di tiga provinsi Sumatera, m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Meski dirilis pada 2021 dan 2022, iPhone 13 dan iPhone 14 masih tersedia di distributor resmi Indonesia, termasuk Apple Authoriz
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyoroti langkah pemerintah yang hingga kini belum
NASIONAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. H. OK Saidin, SH, M.Hum, dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar
PENDIDIKAN
JAKARTA Banyak orang memiliki kebiasaan membuka TikTok, menonton Netflix, atau scroll media sosial sebelum tidur. Tujuannya sederhana, a
KESEHATAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Direktur Utama PT Indofarma, Arief Pramuhanto, dalam kasus korupsi alat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Demokrat mendorong pemerintah segera membuka akses bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Sekretaris Jend
NASIONAL