Kontroversi di Paripurna DPD: Senator Sebut Ketua DPD Keluar Untuk Merokok, La Nyalla Membantah

JAKARTA -Hari ini, gedung Nusantara V DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, menjadi saksi dari kehebohan di sidang paripurna ke-12 masa sidang V tahun sidang 2023-2024. Insiden ini dipicu oleh interupsi tajam dari senator asal Papua Barat, Filep Wamafma, yang menuding Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, keluar dari ruang rapat dengan dugaan untuk merokok.

Dalam momen yang mengejutkan para hadirin, Filep Wamafma memanfaatkan interupsi tersebut untuk menyoroti perilaku La Nyalla di luar ruangan. “Interupsi 134, pimpinan, izin, ini penting sekali. Ini sangat penting, saya baru saja keluar ke toilet, saya melihat Ketua DPD lagi merokok di luar,” ujar Filep dengan nada tegas.

Peristiwa ini terjadi ketika rapat paripurna tengah memasuki tahap penting, di mana perwakilan dari Komite IV hendak menyampaikan laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2023. Tidak disangka, pengamatan Filep Wamafma mengenai La Nyalla yang diduga meninggalkan ruangan hanya untuk merokok menjadi sorotan utama dalam sidang tersebut.

Menanggapi tuduhan ini, La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan tegas membantah bahwa ia keluar dari ruang rapat untuk merokok. “Bukan (merokok),” ungkap La Nyalla ketika ditanya wartawan usai paripurna. Menurutnya, ia hanya pergi ke toilet, yang menurutnya adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dilaporkan dalam sidang paripurna.

Dalam menjawab kritik keras dari Filep Wamafma, La Nyalla juga menegaskan bahwa tugasnya sebagai Ketua DPD RI bukanlah untuk merendahkan sidang paripurna. “Ini sidang paripurna. Kalau keluar dengan alasan-alasan yang mungkin kepentingan mendesak, itu mungkin kita maklumi. Tapi, kalau keluar hanya untuk merokok, Pak, saya tidak terima paripurna ini direndahkan oleh pimpinan,” ujar Filep menegaskan ketegasannya.

Kontroversi ini menimbulkan diskusi hangat di kalangan anggota DPD dan publik yang mengikuti perkembangan politik nasional. Sejumlah pihak menilai bahwa integritas dan etika dalam menjalankan tugas publik harus dijunjung tinggi, termasuk dalam konteks menjalankan rapat paripurna yang seharusnya menjadi ajang diskusi dan pengambilan keputusan yang serius.

Meskipun perbedaan pandangan dan interpretasi terjadi di antara para anggota, harapan untuk menjaga keberlangsungan tata tertib sidang paripurna yang baik tetap menjadi prioritas utama. Diskusi publik pun semakin meriah dengan spekulasi dan analisis atas insiden ini, mencerminkan dinamika politik dan tata kelola pemerintahan yang harus terus diawasi dan diperbaiki.

Sebagai wadah legislatif yang mewakili suara daerah-daerah di Indonesia, DPD RI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rapat paripurna berjalan lancar dan bermartabat. Harapan masyarakat adalah agar setiap anggota dapat bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan dalam setiap keputusan yang diambil.

(N/014)