Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta – Hari ini, Rabu (3/7/2024), menjadi saksi dari perjalanan hukum yang melibatkan salah satu tokoh publik, Dahlan Iskan. Mantan Menteri BUMN periode 2011-2014 ini dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) oleh PT Pertamina pada tahun-tahun tersebut.
Pemanggilan Dahlan Iskan, bersama dengan Yudha Pandu Dewanata, merupakan bagian dari pengembangan kasus yang sedang digarap oleh tim penyidik KPK. Tessa Mahardhika Sugiarto, juru bicara KPK, menyatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara resmi di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.
Namun, meskipun jadwal pemanggilan telah ditetapkan, hingga pukul 13.00 WIB, kehadiran Dahlan Iskan masih belum terlihat di lokasi. Hal ini menambah ketegangan dalam kasus yang telah menetapkan dua tersangka baru, yang identitasnya dikenal dengan inisial HK dan YA.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Galaila Karen Kardinah, atau yang dikenal dengan Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina, sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Karen Agustiawan telah dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun atas keterlibatannya dalam korupsi terkait pembelian LNG Pertamina.
Peran dari HK dan YA dalam transaksi LNG Pertamina belum diungkap secara detail oleh KPK. Proses penyidikan masih berlangsung, termasuk pemanggilan saksi-saksi kunci dan langkah-langkah penyidikan lainnya.
Dalam perkembangan kasus ini, KPK juga telah mengeluarkan larangan kepada dua tersangka baru untuk meninggalkan Indonesia. Yenni Andayani (YA), mantan Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina Persero, serta Hari Karyuliarto (HK), mantan Direktur Gas PT Pertamina Persero, merupakan sosok yang kini tengah dihadapi oleh hukum.
KPK terus mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi di sektor energi, khususnya terkait pengelolaan LNG yang melibatkan perusahaan pelat merah. Dengan kasus ini, lembaga antirasuah berkomitmen untuk mengungkap semua perbuatan melawan hukum yang terjadi, demi tegaknya keadilan dan integritas dalam pemerintahan.
Pantau terus perkembangan kasus ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai upaya dalam menegakkan supremasi hukum di Tanah Air.
(N/014)
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempero
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya di
POLITIK
JAKARTA Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
BINJAI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinis
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepa
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadil
POLITIK