Protes Warga Israel: Granat ke Rumah PM Netanyahu Gegara UU Wamil

israel -Tel Aviv kembali menjadi pusat sorotan internasional setelah gelombang demonstrasi massal meluas di ibu kota Israel, yang dipicu oleh kontroversi terbaru terkait wajib militer bagi masyarakat agama ultra-Ortodoks. Kebijakan baru yang digulirkan oleh Parlemen Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengubah usia wajib militer dari 26 tahun menjadi 21 tahun bagi pelajar seminari Yahudi ultra-Ortodoks, telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.

Puluhan ribu demonstran memadati jalan-jalan di depan kediaman Netanyahu, mengutarakan protes atas kebijakan tersebut yang dinilai mengintervensi kebebasan beragama. Demonstrasi yang semula bersifat damai berubah menjadi bentrokan ketika sejumlah massa melakukan serangan terhadap mobil-mobil pejabat pemerintah, termasuk Menteri Perumahan Yitzhak Goldknopf dari partai Ultra-Ortodoks United Torah Judaism.

Ketegangan mencapai puncaknya saat sebuah tas berisi bahan peledak dan granat ditemukan di depan kediaman pribadi Netanyahu, di kompleks Caesarea. Kejadian ini memicu respons cepat dari tim penjinak bom Israel yang melakukan penyelidikan intensif untuk menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Baca Juga:

• Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun
• Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

“Insiden ini dianggap sebagai tindakan berbahaya yang menunjukkan eskalasi kekerasan yang tidak dapat ditoleransi,” ujar laporan media lokal Channel 14 Ibrani, mengutip pernyataan dari Jaksa Agung dan dinas keamanan Shin Bet.

Reaksi dari komunitas ultra-Ortodoks pun tak kalah keras. Kepala Rabi Sephardic Israel, Yitzhak Yosef, bersama pengikutnya mengancam untuk meninggalkan Israel jika mereka dipaksa untuk bergabung dalam militer. Argumentasi mereka berpusat pada kepentingan untuk mempertahankan institusi keagamaan Yahudi, seperti kollels dan yeshivas, yang dianggap krusial bagi kelangsungan budaya dan agama Yahudi.

Baca Juga:

• KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang
• Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

Permasalahan ini telah menjadi bahan perdebatan di tingkat nasional Israel sejak Mahkamah Agung menangguhkan kewajiban militer bagi warga ultra-Ortodoks pada tahun 2018. Pihak otoritas Israel, baik dari pemerintah maupun kepolisian, kini dihadapkan pada tugas berat untuk meredakan ketegangan dan menegakkan ketertiban di tengah eskalasi konflik yang semakin memanas.

Situasi ini terus dipantau dengan ketat oleh masyarakat internasional, mengingat dampak potensialnya terhadap stabilitas regional dan hubungan antarnegara di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Israel dan lembaga terkait terus berupaya untuk menemukan solusi yang dapat meredam ketegangan dan mengembalikan kondisi keamanan serta ketertiban di Tel Aviv dan sekitarnya.

(n/014)

Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun

Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang

Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

PRESEDEN BURUK KOPERASI ANEH

5 ASN di Kolaka Utara Mangkir Kerja hingga 2 Tahun, Tetap Terima Gaji: Satu Diusulkan Dipecat Tidak Hormat