Negara Absen, Harga Melambung: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
MEDAN -DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) mencatat lonjakan peserta dalam penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) untuk Pilkada serentak 2024. Sebanyak 243 orang telah mendaftarkan diri, mulai dari Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bacalon Bupati dan Wakil Bupati, hingga Bacalon Walikota dan Wakil Walikota, dengan harapan mendapatkan dukungan partai beringin di ajang politik mendatang.
Dari data yang diperoleh DPD Golkar Sumut, sebanyak 3 orang mendaftar sebagai Bacalon Gubernur Sumut, sementara untuk Wakil Gubernur hanya 1 orang. Bacalon Walikota tercatat sebanyak 20 orang, sedangkan Bacalon Wakil Walikota mencapai angka 55 orang. Untuk Bacalon Bupati dan Wakil Bupati, jumlahnya jauh lebih besar, dengan masing-masing 78 dan 86 orang.
Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, menjelaskan bahwa proses penjaringan Bacalon Kepala Daerah dilakukan dengan teliti, dimulai dari administrasi hingga tahapan selanjutnya yang akan disampaikan kepada DPP Golkar. “Tahapan survei akan menjadi penentu selanjutnya, di mana calon akan dinilai berdasarkan hasil survei yang akan dilakukan dalam beberapa tahap,” ujar Musa Rajekshah.
Namun, mendapatkan surat penugasan dari DPP Golkar tidak menjamin kepastian bakal calon untuk diusung dalam Pilkada. Semua calon akan dinilai berdasarkan hasil survei yang akan dilakukan. “Ini bukan keputusan yang bisa dipastikan begitu saja, semuanya akan bergantung pada hasil survei yang akan dilaksanakan,” tambahnya.
Pihak Golkar Sumut juga akan memperkenalkan para Bakal Calon Kepala Daerah kepada lembaga survei, serta mengadakan pertemuan langsung untuk mengetahui keseriusan dan komitmen masing-masing calon. “Kami akan memfasilitasi para calon untuk berinteraksi langsung dengan lembaga survei dan melakukan tahapan-tahapan yang diperlukan,” jelas Musa Rajekshah.
Proses penjaringan ini terbuka tidak hanya bagi kader Golkar, tetapi juga untuk masyarakat umum yang memiliki minat dan potensi untuk menjadi pemimpin daerah. “Kami membuka peluang bagi semua kalangan, baik dari internal maupun eksternal partai, untuk turut serta dalam penjaringan ini,” tandas Musa Rajekshah.
Dengan begitu banyaknya bakal calon yang mendaftar, Pilkada 2024 di Sumut diprediksi akan menjadi ajang politik yang seru dan penuh persaingan. Siapakah yang akan muncul sebagai figur yang bersinar dan mampu memenangkan hati rakyat Sumut? Hanya waktu dan hasil survei yang akan menjawabnya.
(N/014)
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan Apel Jam Pimpinan di halaman Mako P
NASIONAL
UNGASAN Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, AIPTU I Ketut Nuada, bersama Bakamd
PARIWISATA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK