Kontroversi Usulan Makan Siang Gratis: P2G Menegaskan Penolakan

Jakarta, 3 Maret 2024 – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dengan tegas menolak usulan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis, yang merupakan janji politik dari Capres dan Cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, apabila memenangkan Pemilu 2024.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyampaikan penolakan ini dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 2 Maret 2024. Iman mengungkapkan kekecewaannya terhadap rencana pengalokasian dana pendidikan untuk program makan siang gratis, mengingat sebagian besar dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

“Meskipun pada prinsipnya P2G mengharapkan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, kami menyoroti bahwa beberapa guru honorer mengandalkan dana BOS untuk hidup. Memberikan makan gratis kepada siswa seharusnya tidak dilakukan dengan mengambil hak gaji para guru,” tegas Iman.

Iman mempertanyakan kebijakan ini, menyarankan agar skema makan siang gratis tidak mengambil sumber dari anggaran pendidikan dan BOS APBN. Ia merasa bahwa dalam kondisi APBN saat ini, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Iman mengungkapkan bahwa 60,6% ruang kelas SD mengalami kerusakan pada tahun ajaran 2021/2022. Ia menilai bahwa kondisi ini seharusnya menjadi fokus utama pemerintah, terlebih jika harus menanggung beban makan siang gratis.

Ia juga mencatat bahwa anggaran dana BOS dari pemerintah pusat terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan penurunan mencapai Rp 539 miliar dari 2022 ke 2023. Iman khawatir bahwa pengalokasian dana BOS untuk program makan siang gratis dapat mengorbankan sektor-sektor lain yang lebih esensial, seperti upah guru honorer.

Iman menyatakan bahwa banyak Sekolah Dasar mengeluhkan kekurangan dana BOS untuk siswa, dengan setiap siswa hanya mendapatkan Rp 900 ribu per tahun. Dengan menghitung bahwa negara menganggarkan Rp 2.830 per siswa per hari, Iman mempertanyakan kemanusiaan pembiayaan pendidikan saat ini.

Dengan tegas, Iman menyimpulkan bahwa usulan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis justru akan menambah persoalan daripada memberikan solusi yang diharapkan. Sementara ia mengakui pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, ia menekankan bahwa langkah ini harus dipertimbangkan secara menyeluruh, terutama terkait kesejahteraan guru dan kondisi infrastruktur sekolah.

(PENULIS KRISNA/EDITOR KIKY ANGERIYANI)