JAKARTA -Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengonfirmasi bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (HK), mengajukan permohonan agar pemeriksaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan setelah 10 Januari 2025. Permohonan tersebut diajukan mengingat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan yang jatuh pada 10 Januari.
“PDI Perjuangan dan Bapak Hasto Kristiyanto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum, namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan,” kata Ronny dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (6/1/2025).
Ronny juga menambahkan bahwa pihaknya tidak menentukan tanggal pasti terkait penjadwalan ulang pemeriksaan Hasto dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebelumnya dipanggil oleh KPK untuk pemeriksaan pada Senin pagi, namun tidak dapat hadir karena telah memiliki kegiatan yang telah terjadwal sebelumnya. Hasto juga mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada penyidik.
Hasto Kristiyanto kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait dengan kasus Harun Masiku. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024), bersama dengan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI), yang diduga terlibat dalam upaya melobi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI dari Dapil I Sumsel.
Menurut KPK, Hasto turut berperan dalam memberikan suap kepada anggota KPU, Wahyu Setiawan, dan berusaha menghalangi proses penyidikan dengan perintah kepada bawahannya untuk merusak bukti.
KPK juga menyatakan bahwa Hasto memerintahkan bawahannya untuk menghubungi Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 dan menginstruksikan untuk menyembunyikan bukti elektronik yang bisa digunakan dalam penyidikan.
(N/014)
BANJARSARI Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menemui Presiden RI ke7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Sumber, Ban
Politik
MEDAN Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti dugaan sumber air kemasan merek Aqua yang berasal dari sumur bor, bukan d
Peristiwa
JAKARTA Harga beras premium di tingkat konsumen masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) nasional pada Jumat (24/10/2025), seme
Ekonomi
TANGERANG SELATAN Musyawarah Kota (Mukota) IV Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tangsel hari ini diguncang skandal serius setelah muncul
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Isk
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi II DPR RI menyoroti fenomena mengendapnya dana daerah senilai Rp234 triliun di bank.adsense Anggota Komisi II, Muhammad
Ekonomi
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat suara terkait posisi pelatih kepala Timnas Indonesia yang kini kosong. adsenseI
Olahraga
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menorehkan langkah diplomasi yang berbeda dengan mengumumkan rencana menjadikan bahasa Portugis sebaga
Pendidikan
