China Eksekusi Mati Pejabat Daerah karena Korupsi, Kampanye Anti-Korupsi Xi Jinping Berlanjut

CHINA -China kembali mengeksekusi seorang pejabat daerah yang terbukti melakukan tindak korupsi. Eksekusi ini menjadi bagian dari kampanye pemberantasan korupsi yang terus digalakkan oleh Presiden Xi Jinping selama satu dekade terakhir.

Pengadilan Daerah Otonomi Inner Mongolia mengonfirmasi eksekusi terhadap Li Jianping, mantan Sekretaris Partai Komunis pada komite teknologi dan pembangunan, pada Selasa (17/12/2024). Li divonis hukuman mati setelah dinyatakan bersalah atas kasus suap dan penyelewengan dana publik.

“Disetujui oleh Mahkamah Rakyat Agung, pada pagi hari tanggal 17 Desember 2024, Pengadilan Rakyat Menengah Liga Hinggan Daerah Otonomi Inner Mongolia mengeksekusi Li Jianping sesuai dengan hukum,” demikian pernyataan resmi pengadilan seperti dikutip dari Reuters.

Sebelum dieksekusi, Li Jianping sempat mengajukan banding atas vonis mati yang dijatuhkan kepadanya. Namun, upaya banding tersebut ditolak oleh pengadilan yang akhirnya tetap memerintahkan pelaksanaan eksekusi.

Pengadilan juga mengungkapkan bahwa Li Jianping tidak hanya menyalahgunakan dana publik, tetapi juga terbukti menggunakan posisinya untuk memberikan keuntungan kepada kelompok kriminal.

Sejak menjabat sebagai Presiden China, Xi Jinping telah memimpin kampanye pemberantasan korupsi secara masif. Dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai pejabat pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, telah dijerat hukum, termasuk melalui vonis mati bagi pelaku korupsi skala besar.

Meski demikian, pelaksanaan hukuman mati di China tetap menuai kecaman dari berbagai LSM kemanusiaan. Amnesty International menyebutkan bahwa China diyakini mengeksekusi ribuan orang setiap tahun, meskipun data resmi mengenai jumlah eksekusi tidak pernah diungkapkan karena dianggap sebagai rahasia negara.

Selain kecaman atas hukuman mati, kampanye anti-korupsi Presiden Xi Jinping kerap menuai kritik karena diduga digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Namun, pemerintah China membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan ini merupakan komitmen untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Eksekusi terhadap Li Jianping menegaskan bahwa China tetap konsisten dalam menerapkan hukuman tegas bagi pelaku korupsi, meskipun kebijakan ini terus menjadi sorotan dunia internasional.

(N/104)