Rudy Hermanto Soroti Internal PDIP Sumut, Desak DPP Turun Tangan Benahi Kondisi Partai
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Rudy Hermanto menyoroti kondisi internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara yang dise
POLITIK
BALI -Arthem Kotukhov, warga negara asing asal Rusia, mengungkapkan bahwa dirinya telah dideportasi paksa oleh pihak Imigrasi Bali. Ini terjadi setelah ia membantu polisi mengungkap jaringan narkoba besar yang beroperasi di Pulau Dewata. Pengakuan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram @ignt_ius pada Jumat, 13 Desember 2024.
Dalam video tersebut, Kotukhov menyatakan bahwa ia diperlakukan secara tidak adil oleh pihak Imigrasi. “Saya Arthem Kotukhov, WNA asal Rusia, menyampaikan secara terbuka melalui video ini bahwa saya telah dideportasi paksa oleh Imigrasi Bali setelah membantu polisi menangkap mafia besar narkoba,” ujarnya seperti dilansir VIVA, Senin (16/12/2024).
Selama berada di Indonesia, Kotukhov mengklaim bahwa ia tidak pernah melanggar hukum. Bahkan ia mengatakan sebaliknya, telah banyak berperan membantu aparat kepolisian membongkar berbagai jaringan narkoba di kawasan Bali.
“Saya memiliki dokumen pribadi yang lengkap dan sah. Saya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apa pun. Justru selama ini saya banyak membantu aparat keamanan negara untuk menangkap para penjahat narkoba di Pulau Bali,” ujarnya lebih lanjut.
Sebagai bentuk pembuktian, Kotukhov menyebut memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri yang membuktikan bahwa ia tidak memiliki catatan kriminal. Namun, ia mempertanyakan alasan di balik deportasinya yang dinilainya tidak wajar.
Dalam video yang beredar, Kotukhov juga meminta agar ada pemeriksaan terhadap oknum Imigrasi yang ia anggap bertanggung jawab atas proses deportasinya.
“Mengingat ada ketidakwajaran dari proses deportasi ini, mohon ada pemeriksaan terhadap oknum-oknum di Imigrasi itu,” pintanya dengan tegas.
Lebih lanjut, ia mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar diberikan izin untuk kembali tinggal di Indonesia. Menurutnya, ia memiliki ikatan keluarga yang kuat di Indonesia lantaran telah menikah dengan warga negara Indonesia dan membangun kehidupan bersama istrinya.
“Saya telah menikah dengan wanita Indonesia, saya cinta keluarga saya di Indonesia. Saya sangat rindu ingin kembali mendapat izin tinggal di Indonesia. Mohon perhatian dan kebijakan Bapak Presiden,” ujar Kotukhov dengan penuh harap.
Kotukhov juga menyatakan bahwa dirinya seorang mualaf dan memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap Indonesia. Pengakuan ini semakin menambah sorotan publik terkait proses deportasi yang ia alami dan perannya dalam membantu aparat kepolisian membongkar jaringan narkoba di Bali.
Video ini pun memicu banyak pertanyaan terkait proses hukum dan prosedur deportasi, serta pengakuan yang disampaikan oleh Kotukhov. (N/014)
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Rudy Hermanto menyoroti kondisi internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara yang dise
POLITIK
SURABAYA Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Kejaksaan Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi sorotan setelah meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut saat agenda pengambilan kep
POLITIK
JAKARTA Penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tanpa mengenakan rompi tahanan dan borgol m
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penguatan pada perdagangan pekan ini meski pasar masih dibayangi senti
EKONOMI
JAKARTA Perbedaan perlakuan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Sabtu (25/7/2026). Harga emas Antam
EKONOMI
JAKARTA Nama Febri Diansyah kembali menjadi perhatian publik setelah resmi mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam
NASIONAL
JAKARTA Dewan Pers merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelompok kritis, termasuk wartawan, jurnalis, pengamat,
POLITIK
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pre
EKONOMI