Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengakui bahwa banyak pendidik di Indonesia yang belum mendidik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi X DPR RI, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11), Satryo menegaskan bahwa pihaknya tengah mengupayakan perbaikan agar pendidikan tinggi dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.
“Kami akui banyak dari kalangan pendidik itu mendidik dari apa yang dia inginkan, bukan kebutuhan masyarakat,” ungkap Satryo. Ia menyebutkan bahwa transformasi pendidikan tinggi di Indonesia harus lebih responsif terhadap perkembangan dunia industri yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global.
Transformasi Pendidikan Tinggi yang Belum OptimalSatryo menilai bahwa masalah pendidikan tinggi yang belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berakar dari ketidakoptimalan transformasi pendidikan tinggi. Menurutnya, di masa lalu, perguruan tinggi memainkan peran utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan tanpa terpengaruh oleh dunia industri. Namun, kini, industri yang berkembang pesat menjadi pihak yang lebih membutuhkan talenta kompeten dari perguruan tinggi.
“Dulu perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu sesuai dengan passion para peneliti, namun sekarang sudah terbalik. Industri yang mendorong pengembangan ilmu, dan perguruan tinggi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri,” jelas Satryo.
Ia melanjutkan dengan mengutip sejarah, bahwa industri di negara maju seperti Inggris baru berkembang pada abad ke-19. Saat itu, perguruan tinggi menjadi pendorong utama pembangunan. Kini, Satryo berharap, perguruan tinggi dapat lebih terfokus pada kebutuhan “demand-driven” yang sesuai dengan permintaan dari dunia industri.
Regulasi dan Kebijakan yang Perlu DiperbaikiDalam kesempatan yang sama, Satryo menyoroti permasalahan regulasi dan kebijakan yang kerap berubah dengan cepat dalam sektor pendidikan tinggi. Menurutnya, perubahan yang terlalu cepat dan tidak terencana dapat menghambat kemajuan dan inovasi di dunia pendidikan tinggi.
“Ke depannya, kami minimalkan terjadinya perubahan regulasi yang terlalu cepat. Kami ingin pendidikan tinggi ini dikelola dengan cara yang lebih inovatif, namun tetap sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia,” ujarnya.
Satryo berharap, pendidikan tinggi yang lebih relevan, berkualitas, dan berdampak pada pembangunan nasional dapat segera diwujudkan melalui perbaikan sistem pendidikan yang lebih stabil.
Mendorong Mindset Ilmiah untuk Pembangunan NasionalSatryo juga menekankan pentingnya mencetak talenta sains dan teknologi yang berdaya saing global, guna mencapai target Indonesia Emas 2045. Lulusan pendidikan tinggi diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 8 persen.
“Mindset ilmiah dan sikap perilaku yang ilmiah sangat penting. Seperti yang dilakukan India, mereka memiliki UUD yang mengharuskan masyarakat untuk memiliki ‘scientific temper’, atau pola pikir ilmiah. Kita berharap Indonesia juga bisa maju dengan budaya ilmiah seperti itu,” tambah Satryo.
Investasi Pendidikan Tinggi untuk Mendorong Ekonomi NasionalMenurut Satryo, investasi dalam pendidikan tinggi yang transformatif, terutama dalam bidang penelitian dan pengembangan sains dan teknologi, akan sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi nasional. Hal ini juga selaras dengan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan pembangunan sosio-ekologis yang lebih inklusif.
“Investasi pendidikan tinggi akan menjadi umpan balik positif bagi pertumbuhan ekonomi. Jika pendidikan tinggi maju, ekonomi juga akan ikut maju,” ujarnya. Ia berharap, dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat meraih harapan yang tercantum dalam pidato pertama Presiden untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(N/0-14)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL