JAKARTA -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan alasan di balik permintaan penundaan sidang praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, selama tiga pekan. Menurut Ghufron, lembaga antirasuah tersebut saat ini sedang melakukan pengaturan sumber daya manusia (SDM) pada tim hukum KPK untuk memastikan penanganan optimal terhadap sejumlah gugatan hukum yang sedang dihadapi.
“Permintaan penundaan ini adalah hal yang biasa, bukan karena kami tidak siap. Kami hanya sedang mengatur bagaimana me-manage SDM di bagian hukum KPK,” jelas Nurul Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 1 November 2024.
Ghufron menegaskan bahwa KPK saat ini sedang menghadapi banyak gugatan hukum, yang memerlukan strategi dan sumber daya yang tepat agar setiap proses hukum dapat ditangani secara efisien. “Kami harus memastikan semua gugatan dapat ditangani secara optimal, termasuk kehadiran kami di semua sidang praperadilan yang diajukan,” tambahnya.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, tidak hanya Sahbirin Noor yang mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka, melainkan ada beberapa gugatan lain yang juga sedang berlangsung. Untuk itu, pengaturan waktu dan kehadiran tim hukum KPK menjadi sangat penting dalam rangka menyusun strategi penanganan kasus yang lebih baik.
Pada sidang perdana gugatan praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan, hakim tunggal Afrizal Hadi mengabulkan permintaan KPK untuk menunda sidang yang seharusnya berlangsung pada Senin, 28 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, Afrizal menyebut bahwa KPK belum dapat hadir dalam sidang tersebut dan telah meminta penundaan selama tiga minggu ke depan. “Kami akan melayangkan surat peringatan agar KPK hadir pada sidang gugatan praperadilan yang dijadwalkan pada Senin, 4 November mendatang,” ujarnya.
Baca Juga:
Ghufron menekankan bahwa penetapan tersangka terhadap Gubernur Kalsel tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Ia menyatakan bahwa semua alat bukti yang diperlukan telah tersedia dalam proses tangkap tangan yang dilakukan sebelumnya. “Ini hanya soal bagaimana kami mengelola agar proses praperadilan ini berjalan dengan optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Ghufron juga menyatakan bahwa KPK berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan penuh integritas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan penundaan ini, KPK berharap dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi sidang praperadilan yang akan datang dan memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor.
Sebagai informasi tambahan, proses hukum terhadap Sahbirin Noor ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam menghadapi dugaan kasus korupsi di tingkat daerah. KPK berharap dengan langkah-langkah yang diambil, institusi ini dapat semakin memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dengan penundaan sidang ini, KPK akan memanfaatkan waktu untuk menyiapkan tim dan strategi yang diperlukan, agar dapat menghadapi setiap gugatan dengan lebih baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai hukum.
(N/014)
TAPSEL Gerakan Masyarakat Pemantau Aset Negara (GEMMA) PETA Indonesia melalui tokohnya, Puteri Leida Harahap, menyerukan agar masyarakat t
Nasional
LANGKAT Sudah tiga tahun berlalu sejak Masri Purba melaporkan dugaan pencurian ke Polres Langkat pada 28 Desember 2022, namun hingga kini
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, meluruskan informasi yang beredar terk
Ekonomi
MEDAN Facebook akan meluncurkan fitur keamanan terbaru berupa passkey di aplikasi mobilenya yang memungkinkan pengguna login dengan metode
Sains & Teknologi
BLITAR Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus tokoh nasional, Ganjar Pranowo, menghadiri
Politik
ACEH PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), hasil penggabungan XL Axiata dan Smartfren, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkat
Ekonomi
TAPTENG Pemerintah Desa Hutagurgur, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, secara resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana D
Pemerintahan
PIDIE Memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2025 yang bertema Harapan dan Kemanusiaan untuk Semua, pengungsi Rohingya yang tinggal di Camp
Nasional
SUMBAR Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang mengguncang masyarakat Sumatera Barat terus diusut secara intensif oleh pihak kepolisian. Pe
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke498, PT MRT Jakarta memberikan kejutan istimewa bagi warga ibu kota.
Ekonomi
