Mendagri Tito Karnavian Pastikan Keamanan Server Dukcapil, Tegaskan Tidak Tantang Hacker Untuk Menyerang

JAKARTA –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa hingga saat ini, server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) belum pernah berhasil diretas. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Meskipun begitu, Tito dengan tegas menolak untuk menantang peretas atau hacker.

“Sampai saat ini, sepertinya untuk server Dukcapil belum pernah tembus, tapi saya enggak nantang teman-teman hacker. Tolong jangan juga deh dihajar,” kata Tito, menanggapi kekhawatiran mengenai keamanan data kependudukan di era digital yang semakin rentan terhadap serangan siber.

Dalam kesempatan itu, Tito juga memaparkan mengenai pagu alokasi anggaran untuk setiap unit kerja eselon I di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2025. Untuk Ditjen Dukcapil, total pagu yang dialokasikan mencapai Rp 2.223.059.937, yang merupakan anggaran terbesar di antara unit kerja lainnya. Anggaran yang besar ini dimaksudkan untuk mendukung digitalisasi sistem layanan pemerintahan yang lebih efisien.

“Yang paling banyak adalah Dukcapil. Ini pinjaman dari World Bank, untuk penguatan menjadi platform utama jantungnya digitalisasi pemerintahan karena menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Tito.

Ia menjelaskan bahwa digitalisasi tersebut akan mengimplementasikan sistem single sign-on, di mana setiap warga negara memiliki satu nomor unik yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik. “Setelah itu masuk, di-encrypt, dan di-enrich menjadi single sign-on. Satu warga negara memiliki satu nomor unik untuk masuk ke semua layanan publik,” tambahnya.

Mendagri juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan untuk segera memperkuat infrastruktur teknologi informasi di Ditjen Dukcapil. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan kesiapan sistem yang dibangun agar dapat bertahan dari ancaman siber. “Kami mohon dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, karena kalau kita mau buru-buru launching, jantungnya ini tidak kuat sistemnya,” ungkap Tito.

Tito mencatat tiga hal penting yang harus dipastikan kesiapannya sebelum peluncuran sistem baru ini. Hal-hal tersebut mencakup kemampuan penyimpanan data, bandwidth, serta keamanan siber. “Jangan sampai di-hack,” tegasnya, mengingat pentingnya perlindungan data pribadi warga negara dalam sistem kependudukan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Tito berharap bahwa sistem kependudukan yang aman dan efisien dapat segera terwujud, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik dan transparan. Keamanan data kependudukan menjadi isu krusial di tengah meningkatnya kasus pelanggaran data di berbagai sektor, sehingga upaya pemerintah untuk melindungi data ini akan sangat diperhatikan oleh masyarakat.

Ke depan, diharapkan dengan adanya digitalisasi yang kuat dan aman, Ditjen Dukcapil dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa data kependudukan tetap terjaga dengan baik.

(N/014)