BRI Denpasar Gelar Rakerwil 2025, BO Ubud Raih Beragam Penghargaan
DENPASAR Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Regional Office (RO) Denpasar menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2025 sebagai forum s
EKONOMI
JAKARTA -Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 menggelar rapat internal untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi terkait dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan laporan yang akan dibacakan dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 26 September 2024.
Marwan Jafar, anggota Pansus Haji dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengungkapkan kekhawatiran mengenai intervensi yang mempengaruhi arah dan tujuan Pansus. “Pansus ini telah mengalami perubahan tujuan akibat intervensi dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menambahkan bahwa intervensi tersebut membuat Pansus menjadi kurang independen dalam menjalankan tugasnya.
Dari hasil rapat, Pansus menyepakati untuk meneruskan kesimpulan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), meskipun Marwan mengingatkan bahwa rekomendasi tersebut tidak dicantumkan dengan tegas. “Kami berharap aparat penegak hukum akan menindaklanjuti rekomendasi Pansus dengan serius, meskipun isi laporannya terasa sangat lunak,” katanya.
Salah satu isu yang menjadi fokus utama Pansus adalah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kuota haji. Pansus telah memanggil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memberikan keterangan, namun hingga kini, Gus Yaqut belum hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan sebanyak tiga kali.
Pansus Haji ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian kepada publik terkait transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan haji. Marwan menegaskan pentingnya sikap tegas dari Pansus untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif dan mendorong tindakan yang nyata dari pihak berwenang.
Dengan rapat internal ini, Pansus berharap dapat memperkuat posisi dan rekomendasi mereka dalam menghadapi tantangan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia. Rapat Paripurna mendatang diharapkan menjadi momen penting dalam menanggapi isu-isu yang telah terungkap selama proses investigasi Pansus.
(N/014)
DENPASAR Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Regional Office (RO) Denpasar menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2025 sebagai forum s
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan siap dihukum mati
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 30 miliar di Bank Mandiri cab
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo, yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit, kembali menjadi sorotan publik. Pekan
POLITIK
MEDAN Almuqarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menyalahgunakan Kartu Kredit Peme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebuah video yang memperlihatkan aksi arogan pasangan pengendara motor viral di media sosial. Sejoli tersebut terekam merokok sam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah rapat paripurna
POLITIK
JEMBRANA Sidang seorang wartawan yang kisah hidupnya sarat pengabdian digelar di Pengadilan Negeri Jembrana, sore ini. Jro Mangku Putu S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab banjir dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan upaya penertiban perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran huku
NASIONAL