Inara Rusli Ganti Nama Jadi Inara Sati, Ungkap Dua Putranya Didiagnosis ADHD dan Autisme
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
MEDAN –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2024. Dalam pengumuman yang disampaikan pada Sabtu, 21 September 2024, jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 1.799.421 orang, yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno KPU yang digelar pada Jumat, 20 September 2024.
Ketua KPU Medan, Mutia Atiqah, mengungkapkan rincian jumlah pemilih yang terbagi dalam kategori gender, yaitu 871.250 pemilih laki-laki dan 928.238 pemilih perempuan. Selain itu, KPU juga menetapkan 3.326 tempat pemungutan suara (TPS) untuk memfasilitasi pemilih saat hari pemungutan suara.
“Total pemilih di Pilkada Medan 2024 adalah 1.799.421 orang, dengan rincian pemilih laki-laki dan perempuan seperti yang telah kami sampaikan. Kami berharap setiap warga yang terdaftar dapat menggunakan hak suaranya,” ujar Mutia saat konferensi pers.
Dari data yang dipaparkan, Kecamatan Medan Deli memiliki jumlah pemilih terbanyak, mencapai 135.528 orang, di mana rincian pemilih laki-laki mencapai 67.354 dan pemilih perempuan 68.174. Untuk mendukung proses pemungutan suara, di kecamatan ini disiapkan 246 TPS.
Sebaliknya, Kecamatan Medan Baru tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pemilih terendah, yaitu 27.027 orang, dengan 12.481 pemilih laki-laki dan 14.546 pemilih perempuan. Di Kecamatan ini, KPU menyiapkan 53 TPS.
Mutia menambahkan, jumlah pemilih pada DPT mengalami pengurangan dibandingkan dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sebelumnya mencapai 1.805.517 pemilih. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk meninggal dunia, pindah domisili, dan perubahan identitas pemilih.
“Kami mencatat ada penurunan sebanyak 6.029 pemilih dari daftar pemilih sementara. Ini adalah hal yang wajar dalam proses penyusunan daftar pemilih,” jelasnya.
Pemilihan serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, di mana masyarakat Kota Medan akan memberikan suara untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati. KPU juga menjadwalkan proses penetapan bakal calon kepala daerah pada 22 September dan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan berlangsung sebelum masa kampanye dimulai pada 25 Oktober hingga 23 November 2024.
Sebagai bagian dari upaya KPU untuk memastikan partisipasi pemilih, Mutia mengingatkan seluruh warga Kota Medan untuk mengecek status pemilih mereka. “Kami menghimbau masyarakat untuk memeriksa nama mereka dalam daftar pemilih. Jika ada kendala atau kesalahan, segera laporkan ke kantor KPU terdekat,” tambahnya.
Dengan penetapan DPT yang telah dilakukan, KPU Kota Medan menunjukkan komitmennya dalam menjalankan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan langkah penting menuju pelaksanaan pemilu yang sukses dan berkualitas.
(N/014)
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL