Megawati: Saya Presiden, Jangan Main-main, Kita Selevel

JAKARTA -Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait situasi politik dan hukum di Indonesia. Dalam sambutannya, Megawati mengungkapkan kekhawatirannya mengenai aturan-aturan yang dinilai tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan lebih untuk melayani nafsu kekuasaan.

Megawati mengkritik adanya kecenderungan dalam pembuatan peraturan yang tampak hanya untuk mengakomodasi kepentingan kekuasaan semata. “Saya tahu persis apa yang sedang terjadi saat ini. Saya pernah menjadi presiden, wakil presiden, jadi jangan main-main sama saya ya. Levelnya kita sama lho,” ungkap Megawati dengan nada tegas. Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit siapa yang dimaksud, pernyataan ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam Megawati terhadap situasi politik saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa dia tidak berniat untuk bertindak sebagai provokator, melainkan menyampaikan kekhawatirannya mengenai keadilan dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan. Kritikannya ini muncul di tengah perayaan HUT ke-79 RI yang dihadiri oleh Megawati di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 17 Agustus 2024.

Megawati merasa dianaktirikan dan menilai bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang dipimpinnya, saat ini diperlakukan seolah bukan bagian dari warga negara Indonesia oleh penguasa. Hal ini disorot oleh Megawati melalui pertanyaan retorisnya: “Kok ada peraturan tanpa pasal?” Ungkapan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kualitas dan transparansi peraturan yang diterapkan.

Lebih jauh, Megawati menyampaikan rasa frustrasinya terkait perbedaan perlakuan yang diterimanya meskipun secara formal kedudukannya setara. Dia mengungkapkan, “Sekarang saya kedudukannya sama tapi dibuat tidak sama. Kadang malam saya kontemplasi, apa lebih baik saya berontak kah atau lebih baik diam saja.” Pernyataan ini menunjukkan dilema yang dihadapi Megawati dalam merespons ketidakadilan yang dia rasakan, antara memilih untuk bersikap kritis atau lebih memilih untuk tetap diam.

Dalam konteks politik saat ini, pernyataan Megawati mencerminkan ketegangan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh beberapa tokoh politik terkait dengan arah kebijakan dan pembuatan peraturan di Indonesia. Pengamatan Megawati terhadap situasi ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pembuatan aturan yang seharusnya melayani kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan kekuasaan.

(N/014)