Belum Bebas Sudah Bikin Heboh! Isu Nikah Ammar Zoni dan Dokter Kamelia Akhirnya Terjawab
JAKARTA Aktor Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan (rutan) pada Kamis (23/10/2025).
Entertainment
TAPTENG -Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tapanuli Tengah, Jalan Raja Junjungan Lubis, Kecamatan Pandan, Senin (2/6).
Mereka menuntut pertanggungjawaban atas insiden kebakaran yang terjadi di PLTU Labuhan Angin, Kecamatan Tapian Nauli, pada Kamis, 8 Mei 2025 lalu.
Dalam aksinya, massa mendesak agar Manager PT PLN Indonesia Power UBP Labuhan Angin dicopot dan dilakukan audit menyeluruh atas insiden tersebut. Mereka juga meminta agar vendor yang terlibat dalam pemeliharaan turbin diperiksa, baik secara hukum maupun teknis.
Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi Gerindra, Madayansyah Tambunan, membenarkan adanya aksi demo tersebut dan menyebutkan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam peristiwa kebakaran itu.
"Kebakaran terjadi usai proses overhaul turbin. Diduga turbin mengalami overspeed dan ada kelalaian operator. Ini patut kita pertanyakan, apakah vendor bekerja sesuai spesifikasi?" ungkap Madayansyah.
Ia menambahkan bahwa tuntutan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tapteng.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Antonius Hutabarat, menyoroti lemahnya sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PLTU.
"Mulai dari kecelakaan kerja hingga kebakaran turbin, semuanya menunjukkan K3 di sana sangat lemah. Bahkan dikatakan terbakar karena petir, padahal standar grounding PLTU itu sangat tinggi," ujarnya.
Kritik juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Tapteng, yang berharap agar pihak asuransi tidak gegabah dalam mencairkan klaim sebelum penyebab kebakaran benar-benar jelas.
"Kami menduga ada kelalaian serius hingga unsur kesengajaan. Maka klaim asuransi harus dikaji ulang agar tidak timbul persoalan hukum di kemudian hari," ujar Joko Pranata Situmeang, anggota DPRD berlatar belakang hukum.
Dari pihak perusahaan, Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power, Agung Siswanto, sebelumnya menyatakan bahwa insiden terjadi akibat sambaran petir yang memicu ledakan lokal. Ia menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dan prosedur darurat berjalan sesuai standar.
Namun, pernyataan ini menuai skeptisisme dari publik dan warganet. Beberapa netizen menyebut penjelasan tersebut tidak logis mengingat sistem grounding dan perlindungan petir di PLTU Labuhan Angin tergolong sangat tinggi.
JAKARTA Aktor Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan (rutan) pada Kamis (23/10/2025).
Entertainment
JAKARTA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) membukukan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 21,4 persen secara
Ekonomi
JAKARTA Penyidik Kejaksaan Agung, Max Jefferson Mokola, menegaskan bahwa asetaset yang disita dari aktris Sandra Dewi merupakan harta y
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yu
Ekonomi
MEDAN Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke74 Humas Polri yang diperingati setiap 30 Oktober, Bidang Humas (Bidhumas) Polda Sumatera Utar
Agama
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya percepatan layanan perizinan di seluruh kabupat
Pemerintahan
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) yang diwujudkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Program Berobat Grati
Kesehatan
DELISERDANG Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mengajak seluruh anggota DWP menjadi te
Pemerintahan
DENPASAR Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan set
Pendidikan
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melarang prak
Ekonomi