
Dihantam Gelombang Tinggi, Kapal TB Iska 1165 Karam di Perairan Buton Utara, 1 Tewas
Buton Utara, Sulawesi Tenggara Kapal TB Iska 1165 dilaporkan karam usai dihantam gelombang tinggi di Perairan Tanjung Goram, Desa Lantag
PeristiwaJAKARTA -Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, pada Kamis malam (26/6/2025), menggugah semangat para jurnalis di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) untuk mengungkap kronologi dan latar belakang peristiwa tersebut.
Nama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) mendadak mencuat ke permukaan setelah kantor perusahaan tersebut yang berlokasi di Jalan Teratai, Kota Padangsidimpuan, disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dugaan awal yang beredar di lapangan menyebut tiga inisial terduga yang diamankan, yakni mantan kepala daerah berinisial SP, seorang ASN berinisial RN, dan pengusaha kontraktor berinisial K. Namun, informasi ini mendapat klarifikasi dari KPK dalam keterangan resminya.
Baca Juga:
"Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam pernyataan tertulis, Jumat malam (27/6/2025).
Menurut Budi, total enam orang telah diamankan dan tengah dalam proses pemberangkatan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Empat di antaranya dijadwalkan tiba pada Jumat malam pukul 22.00 WIB, sementara dua lainnya menyusul pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB.
Baca Juga:
Narasumber BITVonline di jakarta yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa dari enam orang tersebut, dua di antaranya berasal dari satuan kerja (Satker) PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Sementara empat lainnya diduga berasal dari pihak kontraktor, termasuk Direktur, Komisaris, Bendahara perusahaan, serta sopir Direktur yang turut diamankan.
"Ketika OTT berlangsung, empat orang diamankan di lokasi kejadian, kemudian dua lainnya dijemput di kantor kontraktor," ujar sumber tersebut.
Meski informasi mulai mengalir deras, pihak redaksi dan jurnalis di wilayah Tabagsel tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Narasumber internal juga mengingatkan agar masyarakat tidak tergesa-gesa dalam menggiring opini publik.
"Kita tetap pegang asas praduga tak bersalah, Bang. Analisa dan pendapat itu sah-sah saja, tapi biarlah proses hukum berjalan. Untuk lebih pasti, kita tunggu keterangan resmi dari KPK," tutupnya.
KPK dijadwalkan akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat guna mengungkap secara resmi identitas para tersangka serta kronologi lengkap penangkapan dan dugaan praktik korupsi yang melatarbelakangi OTT ini.*
Buton Utara, Sulawesi Tenggara Kapal TB Iska 1165 dilaporkan karam usai dihantam gelombang tinggi di Perairan Tanjung Goram, Desa Lantag
PeristiwaJAKARTA Pemerintah tengah memfinalisasi aturan baru mengenai sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pelaku usaha di platform
EkonomiMEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan publik. Enam orang diamankan dala
Hukum dan KriminalCILEGON Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Budi Prajogo, menjadi sorotan publik usai beredarnya sebuah m
Hukum dan KriminalJAKARTA Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengalihan arus lalu lintas di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dalam rangka
NasionalTEHERAN Pemerintah Iran menggelar pemakaman kenegaraan besarbesaran pada Sabtu (28/6/2025) untuk menghormati sekitar 60 korban tewas dalam
InternasionalJAKARTA Keputusan presenter dan pengusaha Ruben Onsu untuk menjadi mualaf tengah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai spekulasi, san
EntertainmentGAZA Sejumlah tentara Israel dilaporkan mengungkapkan bahwa mereka diperintahkan oleh komandan militer untuk menembaki warga sipil Palestin
InternasionalJAKARTA Lini masa media sosial TikTok tengah diramaikan oleh unggahan viral yang menyebut bahwa keputihan dan infeksi jamur di selangkangan
KesehatanJAKARTA Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengumumkan rencana perluasan program nikah massal ke berbagai negara, dengan me
Pemerintahan