JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi dengan tenang ancaman gelombang aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung pada 25 Agustus 2025, menyusul polemik tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Dalam pernyataannya kepada media, Kamis (21/8/2025), Puan justru mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung ke Gedung DPR RI.
"Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Insyaallah, teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut akan diterima di sini," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca Juga:
Tanggapan Terbuka: DPR Siap Dialog
Baca Juga:
Puan menegaskan bahwa DPR RI siap mendengarkan keluhan masyarakat melalui mekanisme resmi yang sudah tersedia, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat DPR.
"Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya," jelasnya.
Lebih dari itu, Puan mengajak para demonstran untuk berdiskusi secara terbuka, sebagai bentuk keterbukaan parlemen terhadap kritik dan masukan publik.
"Kita bisa berdiskusi secara terbuka terkait hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau yang belum didengar secara menyeluruh," tambah Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Latar Belakang Aksi
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
