Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Rencana demonstrasi pada 25 Agustus mencuat setelah publik dikejutkan oleh keputusan DPR yang mengubah skema rumah jabatan menjadi tunjangan uang sebesar Rp50 juta per bulan.
Kendati Puan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, keputusan ini tetap menimbulkan kemarahan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan bagi masyarakat luas.
Isu ini dengan cepat menyebar dan memicu reaksi keras di media sosial, dengan banyak warganet yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sosial.
Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh Puan Maharani bisa menjadi momentum bagi DPR untuk membangun kembali kepercayaan publik. Aksi unjuk rasa 25 Agustus mendatang pun berpotensi menjadi ruang dialog antara rakyat dan wakilnya, selama dijaga dalam koridor damai dan konstruktif.
Gedung DPR kini tak hanya menjadi pusat legislasi, tetapi juga tempat menampung suara rakyat yang menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.*
bm/j006
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI