Tanggapi Ancaman Demo 25 Agustus, Puan Maharani: Silakan Datang, DPR Terbuka untuk Aspirasi Rakyat

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi dengan tenang ancaman gelombang aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung pada 25 Agustus 2025, menyusul polemik tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.

Dalam pernyataannya kepada media, Kamis (21/8/2025), Puan justru mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung ke Gedung DPR RI.

"Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Insyaallah, teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut akan diterima di sini," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tanggapan Terbuka: DPR Siap Dialog

Puan menegaskan bahwa DPR RI siap mendengarkan keluhan masyarakat melalui mekanisme resmi yang sudah tersedia, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat DPR.

"Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya," jelasnya.

Lebih dari itu, Puan mengajak para demonstran untuk berdiskusi secara terbuka, sebagai bentuk keterbukaan parlemen terhadap kritik dan masukan publik.

"Kita bisa berdiskusi secara terbuka terkait hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau yang belum didengar secara menyeluruh," tambah Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Latar Belakang Aksi

Rencana demonstrasi pada 25 Agustus mencuat setelah publik dikejutkan oleh keputusan DPR yang mengubah skema rumah jabatan menjadi tunjangan uang sebesar Rp50 juta per bulan.

Kendati Puan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, keputusan ini tetap menimbulkan kemarahan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan bagi masyarakat luas.

Isu ini dengan cepat menyebar dan memicu reaksi keras di media sosial, dengan banyak warganet yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sosial.

Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh Puan Maharani bisa menjadi momentum bagi DPR untuk membangun kembali kepercayaan publik. Aksi unjuk rasa 25 Agustus mendatang pun berpotensi menjadi ruang dialog antara rakyat dan wakilnya, selama dijaga dalam koridor damai dan konstruktif.

Gedung DPR kini tak hanya menjadi pusat legislasi, tetapi juga tempat menampung suara rakyat yang menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.*

bm/j006