Rencana demonstrasi pada 25 Agustus mencuat setelah publik dikejutkan oleh keputusan DPR yang mengubah skema rumah jabatan menjadi tunjangan uang sebesar Rp50 juta per bulan.
Kendati Puan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, keputusan ini tetap menimbulkan kemarahan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan bagi masyarakat luas.
Isu ini dengan cepat menyebar dan memicu reaksi keras di media sosial, dengan banyak warganet yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sosial.
Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh Puan Maharani bisa menjadi momentum bagi DPR untuk membangun kembali kepercayaan publik. Aksi unjuk rasa 25 Agustus mendatang pun berpotensi menjadi ruang dialog antara rakyat dan wakilnya, selama dijaga dalam koridor damai dan konstruktif.
Gedung DPR kini tak hanya menjadi pusat legislasi, tetapi juga tempat menampung suara rakyat yang menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.*
bm/j006
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, mengaku tengah melakukan peneliti
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo. adsenseDalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik rencana pemerintah menerapkan campuran
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap
Ekonomi
JAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya akan kembali melatih Timnas Indone
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait permintaan 57 mantan pega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi untuk menyidangkan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mendapatkan rumah subsidi karena terkendala
Ekonomi
