Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di 24 kabupaten/kota sebagai amanat dari pemerintah pusat yang menargetkan seluruh daerah membentuk TTIS paling lambat akhir September 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin H. Harahap, menyampaikan bahwa minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan utama percepatan pembentukan TTIS. Saat ini, hanya terdapat 10 ASN di bidang persandian dan keamanan informasi yang harus menangani 33 kabupaten/kota.
"Belum ada pejabat fungsional sandi. Ini tidak hanya terjadi di provinsi, tetapi juga di hampir seluruh daerah di Sumut," ujar Erwin dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan TTIS di Hotel JW Marriot Medan, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga:
Erwin juga menambahkan, tantangan lainnya meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai serta alokasi anggaran yang minim. Meski begitu, pihaknya optimis pembentukan TTIS dapat rampung sesuai target.
Saat ini, 24 daerah tengah dalam proses eksaminasi SK oleh Biro Hukum Setdaprovsu. Sementara 8 daerah lainnya termasuk Pemprov Sumut sudah membentuk dan mengoperasikan TTIS, di antaranya Kota Medan, Nias, Deliserdang, Labuhanbatu, Padangsidimpuan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, dan Tanjungbalai.
Baca Juga:
Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polhukam RI, Budi Eko P, menegaskan urgensi percepatan TTIS mengingat masih 42% dari 552 Pemda yang memiliki tim tersebut.
"Serangan siber seperti ke BPJS, KPU, Dukcapil jadi alarm penting. Pembentukan TTIS adalah keharusan untuk lindungi layanan digital pemerintah," ujar Budi.
Ia menyebut kehadirannya ke Sumut adalah bagian dari upaya koordinasi dan pendampingan. Ia menegaskan bahwa pembentukan TTIS harus dilakukan lebih dulu tahun ini, sementara peningkatan kapasitas SDM akan dimulai pada tahun berikutnya.
"Kami juga akan segera berkoordinasi dengan Bappenas terkait solusi pendanaan untuk mendukung percepatan ini," tambahnya.
Diskominfo Sumut sebelumnya telah mengeluarkan berbagai surat dan undangan asistensi, termasuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Mendagri dan BSSN, untuk mempercepat proses ini.
Dengan koordinasi intens dan dukungan lintas lembaga, Sumut menargetkan rampungnya pembentukan TTIS di 24 daerah pada awal September 2025.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
